BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Prestasi membanggakan ditorehkan H Subhan Nor Yaumil. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini mampu merealisasikan pendapatan daerah tembus target sebesar Rp 9 Triliun pada 2023 dan dana Silva lebih Rp 1 triliun.
Pria kelahiran 1971 ini, menjelaskan, dana Silpa berasal dari efisiensi kegiatan pada 2022 lalu, sehingga total Silpa tahun anggaran 2023 mencapai Rp 1,083 triliun.
Adapun Silpa tahun 2022 digunakan pada APBD perubahan 2023 untuk penyelesaian program prioritas pembangunan di Bumi Lambung Mangkurat. Disebutkannya seperti bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian daerah.
Terkait raihan pendapatan di Kalsel yang sudah menembus target Rp 9 triliun. Pihaknya sudah mendistribusikan dana bagi hasil ke Pemkab/ Pemkot di Kalsel dari triwulan I hingga III, sedangkan, untuk triwulan IV nanti disampaikan pada awal tahun 2024.
“Untuk dana bagi hasil pajak ke kabupaten/ kota sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten kota melalui Bapenda/ Bakeuda/ BPKAD. Rincian dan bukti SP2Dnya sudah disampaikan ke masing-masing kabupaten kota,” kata Subhan Nor Yaumil, Senin (18/12/2023).
Dijelaskan Subhan pendapatan pajak didominasi pajak daerah yakni Rp 3,6 triliun, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
“Sektor PBBKB ini cukup besar yakni Rp 2 triliun lebih atau 101,30 persen. Untuk pajak rokok, kami masih menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen, yang mana baru Rp 243 miliar atau terealisasi 71,03 persen dari target sebesar Rp 342 miliar,” bebernya.
Subhan juga membeberkan, retribusi daerah seperti pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, realisasinya mencapai Rp 19,82 miliar atau 96,54 persen.
Sedangkan dari jasa usaha ada enam komponen di dalamnya, juga melebihi target dengan capaian Rp 8,4 miliar lebih atau 106,26 persen.
Subhan juga membeberkan, sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp 52,5 miliar lebih. Bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp 52,1 miliar (98,69 persen), bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp 467 juta (103,84 persen).
Komponen lain-lain pendapatan yang sah juga terdiri dari hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan pajak daerah.
Total penerimaan keseluruhan Rp 669 juta lebih dengan realiasasi 97,69 persen. Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp 4,5 triliun lebih atau 99,7 persen, bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92 persen), DAU (86,20 persen), DAK (73,69 persen). Insentif daerah (50,00 persen), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya.(nau/KPO-1)
