Tidak lama lagi, negara Indonesia memasuki tahun politik. Hal ini ditunjukkan dengan mulai gencarnya partai-partai politik mengkampanyekan masing-masing pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui berbagai media yang ada.
Pada tahun 1964, Bourdieu dinominasikan sebagai Direktur Kajian di Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) yang kemudian dikenal pada tahun 1977, sebagai Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
Bourdieu juga mengambil alih jabatan sebagai direktur di Center de Sociologie Européenne. Kemudian pada tahun 1989 ia mendirikan Liber, yaitu jurnal yang mengulas karya-karya ilmiah di Eropa.
Bourdieu yang pernah menjadi bagian kelompok tertindas, membuatnya memutuskan untuk terlibat dalam gerakan politik alternatif pada tahun 1990-an.
Setelah menjadi anggota komite Francois Mitterand dalam mengkaji ulang kurikulum pendidikan di Prancis. Kemudian dia menerbitkan buku The Weight of the World pada tahun 1993, yang berisi penderitaan sosial di Prancis akibat kebijakan neoliberalisme pemerintahan sosialis di sana.
Bourdieu aktif menentang program reformasi kesejahteraan yang dibawakan oleh Reagan dan Thatcher di Amerika Serikat dan Inggris; kemudian menjadi bagian kelompok pekerja kereta api yang mogok di Prancis, lalu melakukan perlawanan perang Irak pada tahun 1991.
Bourdieu juga menentang penindasan intelektual di Aljazair, serta berjuang melawan rasisme dan xenophobia di Prancis. Dia juga mendukung kesadaran AIDS dan terlibat dengan kelompok aktivis ACT-UP.
Semua itu Bourdieu lakukan dikarenakan rasa kepeduliannya terhadap entitas sosial, yaitu manusia.
Berbagai macam cara Bourdieu lakukan, mulai dari menulis dan publikasi hasil-hasil tulisannya dalam bentuk buku, esai, ulasan bahkan pamflet. Melakukan debat Intelektual serta melakukan siaran di TV, ini semua membutuhkan kekuatan dari media massa.
Dari Prancis ke Jamaika. Stuart Hall, seorang teoris kebudayaan, aktivis politik, dan sosiolog Marxis yang meskipun lahir di Jamaika, namun ia hidup dan bekerja di Inggris Raya sejak tahun 1951.
Pada tahun 1968, Stuart Hall menjabat sebagai direktur pelaksana pusat kajian Budaya Kontemporer di Universitas Birmingham.
Hall menulis beberapa artikel berpengaruh pada tahun-tahun selanjutnya, termasuk Situating Marx: Evaluations and Departures (1972) dan Encoding and Decoding in the Television Discourse (1973).
Ia juga berkontribusi pada buku Policing the Crisis (1978) dan membantu penyuntingan buku berpengaruh, Resistance Through Rituals (1975).
Sebagai seorang ahli dan peneliti di bidang sosial budaya, media, dan politik, karya Stuart Hall menyoroti signifikansi media dalam masyarakat dan interaksinya dengan kekuasaan.
Hall meyakini bahwa media memiliki kapasitas untuk mencerminkan dan membentuk dinamika budaya serta sosial.
Pendekatannya yang menghubungkan kritik terhadap media dan inovasi praktisnya relevan pada era sekarang, terutama dengan mudahnya akses terhadap arsip media dan produksi digital yang semakin mendominasi.
Walaupun bersikap kritis terhadap televisi sebagai alat komunikasi massa, Hall mengakui kepentingan televisi dan memberikan kontribusi berharga terhadap teori media dan teori budaya media.
Hall juga menggali peran media dalam konteks kekuasaan, menyoroti berbagai cara di mana media dapat digunakan untuk mengendalikan dan memengaruhi masyarakat.
Dedikasi Negara
Untuk mereka yang menyadari peran krusial media dan pengaruh negara dalam membentuk pandangan masyarakat, dihadirkan penekanan khusus.
Pemahaman mendalam tentang bagaimana regulasi, pemilik media terkait negara, dan penggunaan
media sebagai alat propaganda dapat memengaruhi naratif dan opini publik.
Negara memegang kendali melalui regulasi, kepemilikan media, dan pendanaan, mempengaruhi naratif yang disampaikan kepada masyarakat.
Kontrol informasi dan potensi manipulasi nilai dan identitas kolektif menjadi tantangan, menekankan pentingnya literasi media untuk mempertahankan kebebasan berpikir kritis di tengah arus informasi yang terus berkembang.
Indonesia ?
Dekatnya tahun politik di Indonesia membawa perkembangan media ke pusat perhatian, seiring dengan intensifikasi aktivitas politik.
Media, dari platform konvensional hingga media sosial, menjadi sarana utama bagi kampanye politik dan penyampaian pesan oleh para pemimpin politik.
Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan media sosial semakin mempercepat arus informasi politik, menciptakan ruang yang dinamis dan cepat berubah di mana opini publik dibentuk dan dipengaruhi.
Dalam konteks sosial budaya di Indonesia, media bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan politik, tetapi juga membentuk dinamika sosial.
Pemilihan umum menciptakan momentum bagi media untuk menyoroti isu-isu penting, termasuk identitas budaya dan pluralisme.
Peran media semakin strategis dalam memelihara keberagaman selama kampanye politik. Meskipun dekatnya tahun politik memberikan peluang untuk memperdalam partisipasi masyarakat dalam demokrasi, perlu diingat bahwa media juga dapat menjadi sumber polarisasi.
Seperti yang masih kita ingat, pada tahun politik sebelumnya, tepatnya 2019, di mana sosok yang menjadi Bakal Calon Presiden dan Wakilnya hanya terbagi menjadi dua kubu.
Karena kekuatan suara yang sama besarnya serta memanasnya persaingan antar kubu, media sosial menjadi arena pertarungan yang sangat ganas dan tidak kondusif.
Bahkan itu juga sangat berdampak kepada hubungan antar masyarakat. Yang awalnya rukun-rukun saja tiba-tiba dapat menjadi musuh.
Oleh karena itu, literasi media, pemahaman kritis serta kedewasaan menjadi kunci menghadapi pengaruh media dalam sosial budaya menjelang pemilihan umum di Indonesia.
Ki Hadjar Dewantoro, seorang tokoh nasional pernah mengatakan, ‘Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani’, yang mnaa dapat diartikan sebagai prinsip moral dan etika dalam memberikan teladan baik, membangun tekad bersama, serta mengikuti dan memberikan petunjuk bijaksana dari generasi sebelumnya.
Pemerintah, sebagai pemangku kekuasaan hendaknya dapat menjadi teladan yang baik, bukan justru berselesih sendiri dalam rapat dewan misalnya.
Pada sisi masyarakat dirasa juga harus dapat memiliki kedewasaan dalam merespon hal-hal yang terjadi sehingga tidak menjadikan suasana menjadi lebih kacau.
Dengan pemikiran yang satu frekuensi dalam memajukan bangsa ini, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan lebih baik dan indah.
Baik itu dalam rukun bertetangga maupun dalam penggunaan media sosial tidak lagi membuat negative circle yang akan mempengaruhi persaudaraan.
Ketauladanan pemimpin, kesadaran dan kedewasaan masyarakat, serta kerja sama diantara keduanya menjadi kunci bangsa ini tumbuh lebih maju lagi.
Dengannya juga kita harapkan untuk pesta politik mendatang ini dapat berjalan dengan lebih terarah dan tidak lagi membuat perpecahan di antara kita sendiri.
