EDP KP
Oleh : Wafiqoh Syarifah
Pemerhati Sosial
Kejadian bencana banjir di HSU dilaporkan ada ribuan rumah warga terdampak banjir termasuk juga ratusan fasilitas umum (fasum), fasilitas ibadah (fasdah), dan fasilitas pendidikan (fasdik) terdampak banjir. Jumlah keseluruhan yang terdampak yakni 160 desa, 10.013 rumah, 11.907 KK, 35929 jiwa, 12.338 meter jalan, 66 fasdik, 47 fasum, 16 fasdah, dan dua fasilitas kesehatan (kanal Liputan 6, 19 maret 2023). Meskipun banjir ini disebabkan peningkatan debit dari kabupaten lain (Balangan dan Tabalong) atau banjir kiriman, namun ada hal yang menyebabkan kenapa hal ini terjadi yaitu adanya aktivitas penambangan di Balangan dan Tabalong yang membuat daerah resapan air berkurang.
Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang
menyatakan bahwa banjir di Kalimantan Selatan disebabkan alih fungsi lahan dan 50 persen lahan di Kalimantan Selatan sudah dikuasai pertambangan dan kelapa sawit. Bahkan Koordinator Jatam Merah Johansyah menyatakan penyebab utama kerusakan Kawasan di Kalimantan selatan yang saat ini mengalami banjir adalah perubahan alih fungsi lahan menjadi tambang, sawit dan pengusahaan hutan sehingga hutan menjadi gundul karena mengalami deforestasi (merdeka.com)
Dampak banjir tentunya sangat merugikan masyarakat karena hasil pertanian terancam gagal dan berpotensi hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Selain itu hal ini juga akan menyusahkan para perempuan khususnya para ibu dalam mendapatkan bahan makanan bagi keluarganya termasuk harga pangan menjadi tinggi karena hal ini, rusaknya rumah yang terendam banjir apalagi rumah yang berbahan kayu sangat mudah lapuk jika sering terendam air bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan rumah akibat terjangan banjir sehingga dampak banjir menimbulkan kerugian materi maupun dana yang tidak sedikit. Akses jalan bagi ibu dan anak juga menjadi sulit karena banyak jalan yang kemudian rusak akibat terendam banjir. Banyaknya fasilitas pendidikan yang juga terendam banjir turut membuat aktivitas pembelajaran anak menjadi terhambat. Kualitas air banjir pun kotor karena limbah tambang yang mencemari dan air seperti ini jelas tidak aman bagi masyarakat termasuk bagi karena air yang digunakan tidak layak pakai dan bagi anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan gizi akan terancam kesehatannya.
Mengapa pertambangan tersebut makin meluas dan terus memberikan dampak buruk bagi masyarakat? Tentu karena pertambangan dikuasai segelintir orag yang disebut sebagai Politik Oligarki
Demi Kepentingan Kapitalis
Oligarki merupakan suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini biasanya berasal dari orang orang dengan pengaruh yang kuat, bisa dilihat dari kekayaan, pendidikan hingga hubungannya dengan pemerintahan bahkan militer. Sebenarnya oligarki bukanlah sistem resmi pemerintahan sebuah negara, melainkan hanya sebuah jalan yang dipergunakan oleh sebuah kelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri. Kelompok elit yang dimaksud disini adalah mereka yang menjadi patner penguasa saat ini yaitu pengusaha (korporat). Oligarki umumnya terjadi untuk mengamankan kekayaan dari sekelompok elit ekonomi politik yang diiikuti dengan upaya untuk dapat berkuasa atau mengatur kekuasaaan yang ada.
Kebijakan negeri ini pun tak luput dari dukungan kepada mereka yang membuat keberadaan para oligarki ini semakin kuat. UU yang berpihak pada mereka seperti UU Minerba, UU Migas, dan UU Cipta Kerja yang didalamnya ada penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Regulasi dibuat agar memudahkan operasional usaha para pengusaha baik tambang maupun sawit. Tak heran jika kemudian perusahaan asing dari luar negeri sejatinya menjadi pemilik kekayaan alam negeri ini.
Negara-negara asing yang menguasai sumber daya alam di Indonesia Amerika Serikat (AS), China, Inggris, Perancis, Kanada, Jepang, Korsel dan Belanda.
Meski menimbulkan kerugian ataupun dampak terhadap lingkungan para oligarki yang merupakan para korporat ini berusaha menunjukkan tanggung jawab mereka dengan berbaik hati memberikan ganti rugi pembebasan lahan ataupun memberikan bantuan kepada korban bencana seperti banjir.Mereka mengklaim bahwa perusahaan pun turut andil dalam membantu kondisi masyarakat dan berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru di tengah masyarakat. Namun, apakah dengan cara seperti ini menjamin bencana banjir akan berhenti dan masyarakat akan sejahtera dengan lapangan kerja yang diberikan?
Pengelolaan SDA
Islam menjadikan perempuan dengan peran yang sangat penting karena ditangannya lah tercipta generasi yang mulia ataukah sebaliknya. Islam pun memandang perempuan dan generasi sebagai kehormatan yang harus dilindungi baik secara fisiknya maupun rohaninya, dijaga dan dilindungi, dijamin kebutuhannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan tempat tinggal, dijamin kemanannya dan juga terhindar dari bencana.
Allah telah memberikan seperangkat aturan dalam pengelolaan SDA agar tidak berdampak menyengsarakan manusia, dimana SDA merupakan hak milik bersama kaum muslimin yang telah ditegaskan dalam hadis, Kaum muslim berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput dan api. (Imam Ahmad dan Abu Dawud). Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli,yaitu air, rumput dan api . (Ibnu Majah).
Dalam sistem (khilafah), negara lah yang akan mengelola kekayaan alam ini yang ditopang pendanaan untuk eksplorasinya dari harta Baitul Mal. Hasil pengolahan kekayaan alam ini akan dkembalikan kepada rakyat sehingga bisa dirasakan kegunaannya dengan harga yang murah ataupun bahkan gratis. Negara pun akan membiayai berbagai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat dari kas Baitul mal yang berasal dari pemasukan kekayaan alam.
Ada beberapa mertode pendanaan proyek produktif dalam negara Khilafah, yaitu : a. Bersegera membangun industry peralatan (industry berat) agar tidak bergantung negara lain; b. Pembiayaan pembangunan industri peralatan dari pungutan pajak (daribah) kepada muslim yang kaya; c. Untuk memulai membangun proyek industri berat, boleh menjalin transaksi jual beli dengan negara luar yang tidak memusuhi Islam.
Dengan penerapan Islam dalam pengelolaan SDA ini maka dampak yang ditimbulkan akan mampu diminimalisir bahkan mampu dicegah. Karena Khalifah akan memberikan pengaturan pengelolaan berdasarkan Amdal, ada upaya bagaimana aktivitas penambangan agar tidak merusak lingkungan. Hak para wanita sebagai ibu dan pengatur urusan rumah tangga pun akan bisa berjalan dengan maksimal dengan pengaturan negara dalam pengelolaan SDA ini. Termasuk hak anak pun untuk mendapatkan air yang bersih, udara yang bersih, kebutuhan gizi, bisa didapatkan dengan baik. Tentunya dampak yang akan dirasakan perempuan dan generasi juga adalah mereka bisa hidup dengan tenang karena keamanan lingkungan dari bencana banjir, Longsor, dan lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Wallahu alam bisshowab
