Banjarbaru , KalimantanPost.com – Pembangunan jembatan Pulau Laut Kotabaru yang menghubungkan dengan Pulau Kalimantan sangat dinantikan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel).
Seiring ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan juga pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan mengatakan, masyarakat Kalimantan Selatan khususnya sangat mengharapkan adanya jembatan Pulau Laut Kotabaru – Pulau Kalimantan Tanah Bumbu.
Pihaknya terus melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan jembatan sepanjang 6,3 kilometer, yang memerlukan biaya Rp 3,6 Triliun.
Pada 2024, Pemerintah Provinsi Kalsel menganggarkan dalam APBD sebesar Rp 500 Miliar.
“Pembangunan jembatan sangat diharapkan masyarakat Kalsel,” katanya.
Didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Azan Syariful Muaz, Ahmad Solhan menjelaskan, dengan telah disetujuinya penurunan tinggi clearance yang semula 50 Meter menjadi hanya 30 Meter pada bulan Agustus 2023, mengakibatkan perlunya review desain jembatan
yang dibiaya APBD 2024.
“Dengan penurunan desain tersebut akan menghemat biaya dan meningkatkan rasa aman pengendara,” imbuhnya.
Ahmad Solhan menjelaskan, review desain tersebut masih dalam proses lelang yang sudah dimulai sejak bulan November 2023. Setelah
desain selesai, maka akan diajukan dulu ke Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk mendapatkan rekomendasi
sebelum dilakukan lelang pekerjaan fisik.
Selesainya jembatan Pulau Laut Kotabaru yang menghubungkan dengan Pulau Kalimantan ini maka akan memberikan multi effect bagi Tanah Bumbu dan Kalsel.
Pertumbuhan ekonomi akan terjadi, bahkan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit.
Mendorong Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannoor, berharap pembangunan jembatan panjanq Pulau Laut bisa terwujud.
Karena dapat mempermudah akses antar dua daratan yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat, karena sektor prekonomian dan pembangunan lainya bakal lebih maju.
“Sebagai anggota DPRD Kalsel, saya sangat mendukung dan juga akan berupaya mendorong agar pembangunan jembatan Pulau Laut bisa terwujud,” ujar Iqbal Yudiannoor, Minggu (24/12).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 6 (Tanah Bumbu dan Kotabaru) ini menyebutkan, sementara ini masyarakat yang ingin menuju Kabupaten Kotabaru maupun sebaliknya (menuju Banjarmasin) hanya dapat menggunakan jalur air dengan kapal penyebrangan.
Namun, jika jembatan panjang tersebut sudah rampung terbangun, maka akan lebih memperkuat dan mempermudah transportasi di kawasan
tersebut.
Terlebih lanjut sebut Iqbal, di Kotabaru dan Tanah Bumbu kini terdapat kawasan ekonomi khusus (KEK) yang terus di kembangkan oleh pemerintah daerah.
Sehingga keberadaan jembatan pulau laut nantinya dapat saling menopang keberlangsungan aktivitas dalam tujuan pertumbuhan ekonomi dan lainya.
“Dalam kontek pertumbuhan ekonomi dan kemudahan lainya bagi masyarakat, maka pembangunan jembatan Pulau Laut ini sangat penting dan harus rampung,” tegas Iqbal Yudiannoor.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel membidangi Ekonomi dan Keuangan ini, juga mendukung langkah lintas komisi di DPRD Kalsel yang belum lama tadi sudah mengusulkan pembuatan peraturan daerah (Perda) nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pedoman pembangunan Jembatan Pulau Laut yang sudah dibuat segitiga antara Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemkab Tanbu dan Pemkab Kotabaru.
Perda tersebut untuk memperkuat perencanaan pembangunan jembatan penghubung dua pulau yang akan dilanjutkan mulai tahun 2024 hingga pada tahun 2028, agar bisa berjalan konsisten dan sesuai jadwal hingga rampung, tanpa terkendala jika ada pergantian kepala daerah.
“Jadi saya sangat mendukung program itu”, tandas anggota Fraksi PAN di DPRD Kalsel.
Seperti diketahui, jembatan Pulau Laut mulai dirancang sejak 2015 dan sudah dibangun dua penghubung dasar di dua sisi daratan kabupaten tersebut. (net/nau/K-2)
