BANJARMASIN, Kalimantanpost.com –
Memasuki periode akhir tahun, kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 30 November 2023 menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja meningkat sebesar 9, 25 persen dibanding dengan periode Oktober 2023. Peningkatan ini seiring dengan realisasi belanja penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur.
“Realisasi belanja sampai dengan 30 November 2023 sebesar 29,34 triliun atau 90,91 persen, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 7,29 triliun (82,84 perasn) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 22,04 triliun (93,94 persen). Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 9,27 persen,” Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi pada acara Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan dengan tema Kinerja Fiskal Kalsel bulan November 2023 Optimalisasi Kinerja APBN Menjelang Akhir Tahun
di Aula Lantai II Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Rabu (27/12/2023).
Dari sisi pendapatan negara, lanjut dia, realisasi pendapatan negara telah mencapai 21,28 triliun atau sebesar 114,42 persen, tumbuh 23,35 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Ditambahkan dia, kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 32,0 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,8 persen, dan sektor pengangkutan sebesar 14,4 persen.
“Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh 70,85 perse dibandingkan tahun lalu,” ujar Syafriadi didampingi Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Syasinar dan Kepala Kanwil DJKN Kalsel, Kusumawardhani.
Lalu, kata dia, total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 30 November 2023 sebesar 5,60 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp420,58 miliar dan penerimaan lainnya 5,6
triliun.
“Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya. Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$1.097,99 juta, meningkat 40,80 persen. Peningkatan ini karena ekspor lebih tinggi dari impor,” ucapnya.
Kontribusi kenaikan ekspor sebesar 38,65 persen, sedangkan impor hanya naik sebesar 27,38 persen. Kenaikan ekspor ini terjadi karena adanya kenaikan volume ekspor dari produk batu bara.
Selanjutnya, jelas Syafriadi, pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,63 triliun atau 121,70 persen dari target, tumbuh 31,18 (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan Jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence masyarakat yang cukup tinggi.
Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp435,04 miliar atau 26,74 persen dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumah Sakit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekes Banjarmasin.
Dukungan APBN untuk pemberian subsidi di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 55.429,95 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras telah tersalur 15.476,09 ton, sedangkan untuk bantuan pangan telah terealisasi sebesar 9.815,96 ton kepada 199,276 Keluarga Penerima Manfaat. Subsidi listrik di wilayah Kalsel terealisasi sebesar Rp1.456,85 miliar. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 495.009 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 213.763 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 99.316 Metrik Ton. (ful/KPO-3)