Banjarmasin, KalimantanPost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. PLN melakukan tanda tangan MOU (Memorandum Of Understanding) terkait Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum serta Pembayaran Rekening Listrik.
Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Manager PT PLN UP3 Banjarmasin, Vicky Reandry Faradian di Ruang Rapat Baiman 2 Balaikota Banjarmasin (02/01/2024).
Ditemui usai menghadiri penandatanganan MOU, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo mengatakan penandatanganan MOU tidak serta merta menyelesaikan tagihan PJU (Penerangan Jalan Umum) rata-rata 1,8 milyar rupiah per bulan.
Pihaknya masih harus merumuskan bentuk PKS (Perjanjian Kerja Sama) dahulu untuk membayar tagihan listrik yang terus membengkak.
“Kita perlukan PKS dahulu agar selanjutnya kita bisa bergerak termasuk mengatur tagihan PJU” kata Slamet Begjo.
Diketahui tagihan listrik untuk PJU di Kota Banjarmasin mencapai 1,8 milyar rupiah per bulan, dengan rincian 1,3 milyar rupiah berasal dari PJU yang dipasang oleh masyarakat dan 500 juta rupiah dari PJU yang dipasang oleh Pemko Banjarmasin.
Pengaturan tagihan listrik ini terutama untuk klasifikasi P31 yang dipasang secara resmi oleh Pemko Banjarmasin dan memiliki meteran listrik dan klasifikasi P33 yang dipasang masyarakat dan tanpa meteran listrik.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan keberatan membayar tagihan listrik yang terus membengkak dari tagihan listrik PJU.
PJU yang dipasang oleh masyarakat ini dianggap terlalu boros listrik dan membuat beban tagihan meningkat karena jauh lebih terang dalam memberikan penerangan PJU. (mar/K-3)
