Banjarmasin,KP – Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengatakan, tahun 2023 menjadi tahun cukup berat dalam sisi tata kelola keuangan bagi Pemko Banjarmasin.
Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah, salah satunya karena tersendatnya dana transfer yang dikucurkan pemerintah pusat terutama dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp 188 miliar.
Menghadapi 2024 tahun ini Harry Wijaya berharap, permasalahan itu haruslah disikapi secara bersama. Adapun salah satu sikap yang harus dilaksanakan ujarnya, Pemko harus berkolaborasi dan berinovasi dalam upaya meningkatkan PAD.
Kepada {KP} Jumat (19/1/2024) Harry Wijaya menandaskan, peningkatan PAD wajib terus diupayakan secara maksimal agar ke depan, ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat secara bertahap dan konsisten bisa dikurangi.
“ Hal ini sejalan hakikat dan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dituntut salah satunya meningkatkan PAD serta kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai jalannya pembangunan dan pemerintahan demi untuk kesejahteraan masyarakat,”kata Harry Wijaya.
{{Dana Transfer Turun}}
Sementara dana transfer pusat kepada Pemko Banjarmasin 2024 tahun dikabarkan turun. Bila pada tahun 2023 lalu Pemko Banjarmasin menerima dana transfer sebesar Rp 1,4 triliun, tahun 2024 turun hanya Rp 1,3 triliun.
Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, Tri Ananto Putro mengatakan, salah satu penyebab penurunan dana transfer pemerintah pusat untuk Pemko Banjarmasin dikarenakan penggunaan dana yang kurang maksimal.
Seperti dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2023 yang terealisasi hanya 88,49 persen dari Rp 24,4 miliar. Kendati DAK non fisik seperti bantuan dana operasional sekolah (BOS mencapai 99,5 persen dari anggaran dikucurkan Rp 204,6 miliar.
Dipaparkan penurunan juga diperkirakan diterima pada dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta dana bagi hasil (DBH).(nid/K-3)
