Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
BanjarbaruTRI BANJAR

Disdik Banjarbaru Tidak Lagi Membayarkan Intensif Guru

×

Disdik Banjarbaru Tidak Lagi Membayarkan Intensif Guru

Sebarkan artikel ini
Hal 10 2 Klm BJB 2 4
STOP – Inilah saat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, yang menegaskan tidak lagi dibayarkan oleh Dinas Pendidikan, intensif dibagikan oleh kesra. (KP/Devi)

Banjarbaru,KP- Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, mengadakan sosialisasi mekanisme perubahan pembayaran tambahan penghasilan, di Aula Widyatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Senin (22/01/2024).

Sosialisasi tersebut juga bagian tindak lanjut dari temuan BPK RI, terkait penganggaran insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN bagi Lembaga binaan Kementerian Agama dianggap diluar kewenangan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Baca Koran

BPK RI sepakat bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru boleh memberikan perhatian kepada organisasi keagamaan sebagaimana yang sudah dilaksanakan, dengan catatan mengikuti aturan yang berlaku. Yakni dengan pembebanan anggaran yang sebelumnya dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, sekarang dilimpahkan ke-Bagian Kesra Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, menyampaikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN untuk selalu memperhatikan tentang pendidikan Agama kepada anak pendidik di SD dan SMP.

“Kami mohon bantu buhan pian selalu memberikan pembelajaran tentang agama, dengan sama-sama memperhatikan umat Rasulullah,” ucapnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, mengatakan, Wali Kota Banjarbaru juga menginginkan agar di SD dan SMP Kota Banjarbaru bisa menguasai Bahasa Arab.

“Betul-betul kita ajarkan akhlak, tauhid dan fikih yang diajarkan sesuai kitab. Ajarkan kepada murid kita tentang Sang Rasulullah dan kewajiban-kewajiban lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui jika saat ini alur mekanisme ada perubahan pembayaran tambahan penghasilan/insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN yaitu, Dinas Pendidikan melalui verifikasi data penerima. Khusus TPA/TPQ sesuai dengan PKS wajib melaksanakan tugas pada satuan pendidikan binaan Dinas Pendidikan (SD/SMP) Negeri.

Selanjutnya, jika data sesuai akan diserahkan ke Bagian Kesra untuk tindaklanjut. Kemudian alur terakhir Bagian Kesra akan membayarkan secara transfer (non tunai) melalui bank daerah kepada penerima.

Baca Juga :  Menteri UMKM Sebut Simbol Kebangkitan UMKM Daerah

Sedangkan yang menerima pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN binaan Kementerian Agama bertugas pada Satuan Pendidikan/Lembaga yakni, Pondok Pesantren, RA/Madrasah Ibtidaiyah atau Madrasah Tsanawiah, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Quran, Rumah Tahfiz Quran, Majelis Taklim dan Badan Musyawarah Gereja (Bamag). (Dev/K-3)

Iklan
Iklan