Palangka Raya, KP – Komisi I DPRD Kalsel menyoroti anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, yang diberikan melalui hibah Pemprov Kalsel.
“Alokasi anggaran yang diberikan masih sangat minim untuk mendukung kegiatan KPID Kalsel,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias, usai studi komparasi ke KPID Kalteng, Jumat (12/1/2024), di Palangka Raya.
Hal inilah yang mendasari Komisi I DPRD Kalsel melakukan studi komparasi untuk melihat anggaran KPID di provinsi tetangga
serta menggali masukan Raperda Penyelenggaraan Penyiaran hingga kerjasama yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan tugas KPID.
“Kita ingin meningkatkan kinerja KPID Kalsel, terutama dalam mengangkat konten budaya dan pariwisata lokal,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas l koordinasi antara KPID dengan Pemprov Kalteng yang memungkinkan mendapatkan anggaran lebih besar.
“Di Kalsel, dari sekian periode anggaran KPID tidak mengalami kenaikan, bahkan cendrung menurun,” kata Suripno.
Bahkan sudah dua periode terakhir, KPID Kalsel tidak mampu melaksanakan KPID Award, untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga penyiaran.
“KPID juga memiliki kewenangan dan keleluasaan yang terbatas, karena hanya fokus pada pengawasan isi siaran,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPID Kalteng,
Wakil Ketua KPID Kalteng, Henoch Rents Katoppo mengungkapkan, anggaran hibah KPID Kalteng terus meningkat berkat kerjasama dengan Pemprov dan DPRD setempat.
“Setiap kegiatan kita selalu penyampaikan jargon seperti, ‘Penyiaran Sehat, Kalteng Berkah’,” tambah Hanoch, didampingi komisioner KPID Kalteng, Nisa Rahimia dan Ahmada.
Diungkapkan, anggaran pada 2021 pada APBD murni Rp750 juta dan APBD perubahan Rp600 juta. Sedangkan pada 2022 mencapai Rp1,9 miliar, yang terbagi murni Rp1,4 miliar dan perubahan Rp500 juta.
“Pada 2023 mendapatkan alokasi murni Rp1,43 miliar, dan perubahan Rp700 juta, sehingga bisa melaksanakan KPID Kalteng Award,” ujarnya.
Ketua KPID Kalsel, HM Farid Soufian mengakui, Kalsel belum mampu melaksanakan KPID Award, karena keterbatasan anggaran.
“2024 ini, KPID hanya mendapatkan hibah Rp1,025 miliar,” tambah Farid.
Kendati demikian, Farid mengatakan, akan tetap memaksimalkan anggaran untuk kegiatan dan pengawasan penyiaran di wilayah Kalsel, terutama pada Pemilu serentak 2024. (lyn/KPO-1)
