PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluhkan tentang keamanan investasi dan beberapa permasalahan lainnya ke Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Beberapa diantara keluhan yang disampaikan pengurus GAPKI Kalteng seperti penjarahan atau pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
“Fenomena itu menjadi kegelisahan kami, karena dikaitkan dengan tuntutan bahwa realisasi plasma 20 persen, padahal di kebun-kebun yang sudah realisasi pun tetap saja dijarah,” kata Ketua GAPKI Kalteng, Syaiful Panigoro saat mengadakan pertemuan Pemerintah Provinsi setempat di Palangka Raya, Selasa (23/1/2024).
Dia pun menyampaikan, apresiasi kepada Gubernur Kalteng yang telah menerima untuk melakukan audiensi dan mendengarkan keluh kesah mereka.
Menanggapi hal itu Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran menyatakan, pengusaha merupakan investor, yang datang dan membawa duit yang besar di Kalteng.
“Tentunya untuk usaha di bidang perkebunan, pertambangan, HPH, HPI. Mereka merasa ada kegelisahan di kalangan pengusaha baik sosial dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah,” katanya.
Gubernur menjelaskan, langkah-langkah yang diambil supaya investor yang menanam di Kalteng tidak kegelisahan yakni dengan membentuk tim satgas.
Sugianto juga menekankan, agar perusahaan memenuhi kewajibannya, atas tanggung jawab sosial mereka terhadap kesejahteraan sosial masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar kebun.
“Tetapi jangan lupa akan kewajiban mereka (perusahaan) sesuai perintah Presiden, karena realita yang terjadi di lapangan begitu, datangnya investor di Kalteng, baik itu pertambangan, perkebunan, HTI, kok masih adanya masyarakat Kalteng yang miskin,” tegasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan, pertemuan yang dilakukan itu merupakan awal dari penanganan konflik perkebunan di Kalteng yang lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang belum ada solusinya bagi dunia investasi perkebunan,” katanya.
Diakuinya, saat ini memang ada perusahaan yang belum melakukan realisasi kebun masyarakat. Tetapi tidak serta merta yang belum itu tidak mau melakukan, karena ada peraturan perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2007 itu belum wajib.
Menurut Risky pertemuan sangat baik, menghasilkan saran dan masukan yang baik. “Dengan begitu nanti mudah-mudahan dunia investasi di Kalteng, bukan hanya sawit, tetapi juga kakau, kelapa dalam, kopi, cengkeh, dam produksi karet bisa lebih meningkat lagi,” sebutnya. (drt/KPO-3)
