BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Peran fiskal selama tahun 2023 terus menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengatakan, Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalsel tersebut antara lain pada tahun 2023, inflasi Kalsel 2,43 persen yoy, berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61 persen yoy.
“Kinerja neraca perdagangan di Kalsel walaupun memiliki tren penurunan pada tahun 2023, namun sampai Desember 2023 masih mengalami surplus, hingga 14,88 miliar USD dengan besaran ekspor 16,37 miliar USD dan impor sebesar 1,49 miliar USD,” ucapnya.
Ditambahkan Syafriadi disampingi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalsel Kusumawardhani
dalam acara Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk Realisasi sampai 31 Desember 2023 di
di Aula Antasari Kanwil DJKN Kalselteng, Banjarbaru, Senin (22/1/2024), ekspor mengalami penurunan yang disebabkan oleh melandainya harga komoditas batu bara dan Crude Palm Oil (CPO).
Secara tahunan, NTP Kalsel selama tahun 2023 memiliki tren peningkatan dan lebih tinggi dari tahun 2022. Seluruh NTP 2023 juga memiliki nilai di atas nilai 100.
Sementara itu keadaan perekonomian Kalsel yang baik tersebut tidak terlepas dari kinerja fiskal di daerah. Kinerja APBN 2023 wilayah Kalsel sampai dengan 31 Desember 2023 secara umum meningkat jika dibandingkan periode tahun 2022.
“Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp24,17 triliun atau 108,16 persem dari target. Capaian ini meningkat 32,55 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasi total belanja negara sebesar Rp40,37 triliun atau 99,11 persen dari pagu. Capaian ini meningkat 18,73 persen dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan negara, lanjut Syafriadi, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPh yang memberikan kontribusi sebesar Rp11,59 triliun dan PPN yang memberikan kontribusi Rp6,57 triliun.
“Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 29,1 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,5 persen, dan sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 14,8 persen,” tegasnya.
Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh -10.57 persen.
Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6,64 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp429,21 miliar dan penerimaan lainnya Rp6,21 triliun.
Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp2,69 triliun atau 202,77 persen dari target, tumbuh 88,58 persen (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan Jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence masyarakat yang cukup tinggi.
Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp497,08 miliar atau 18,42 persen dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekes Banjarmasin.
Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 40,37 Triliun, atau sebesar 99,11 persen dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,68 triliun (97,62 persen dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp31,68 Triliun (99,53 persen dari pagu).
Realisasi belanja negara masih menumpuk di akhir tahun seiring dengan penyelesaian pekerjaan fisik konstruksi, realisasi belanja untuk persiapan Pemilu 2024, dan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. (ful/KPO-3)
