PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com -Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menginstruksikan agar jajaran Pemprov mulai dari BPBPK, Dinas kesehatan, Dinas Sosial termasuk TNI/ Polri serta stakeholders terkait lainnya agar segera turun langsung membantu pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak banjir.
“Kami minta jajaran Pengprov dan stakeholders melakukan intervensi di lapangan dalam bentuk membuka dapur umum, Posko kesehatan serta mengevakuasi warga serta menyerahkan bantuan logistik,” kata Gubernur Kalteng saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kalteng Tahun 2024, di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (23/1/2024).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBPK Kalteng Ahmad Toyib menambahkan banjir di Kalteng telah terjadi sejak Desember 2023 lalu. Sampai saat ini sudah ada satu kota dan lima kabupaten yang terdampak banjir dan sudah ada tiga kabupaten yang menetapkan status Tanggap Darurat Banjir yaitu Murung Raya, Barito Utara dan Kapuas.
“Dari dasar tersebut, Pemprov Kalteng mengambil langkah untuk segera menetapkan status Tanggap Darurat Provinsi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 1 Februari 2024 mendatang,” ucapnya.
Ahmad Toyib juga mengemukakan kabupaten/ kota terdampak banjir di wilayah Kalteng periode Januari 2024 diantaranya Kabupaten Murung Raya yang telah menetapkan status Tanggap Darurat pada tanggal 17 Januari sampai dengan 15 Februari 2024.
Berikutnya Kabupaten Kapuas yang telah menetapkan status Tanggap Darurat pada tanggal 17 Januari sampai dengan 30 Januari 2024, Kabupaten Barito Utara yang telah menetapkan status Tanggap Darurat pada 19 Januari sampai dengan 1 Februari 2024, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya.
Ada pun langkah-langkah penanganan darurat bencana banjir mulai pelaksanaan kaji cepat kejadian bencana banjir, penentuan status keadaan darurat bencana banjir yang terjadi, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terancam dan terdampak banjir.
Kemudian melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam dan terdampak banjir (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, penampungan sementara), perlindungan kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, berkebutuhan khusus serta pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
Menurut Ahmad Toyib, upaya penanganan tanggap darurat bencana banjir telah dilakukan secara baik dan sinergis di lapangan. Bencana banjir sudah mulai mengalami penurunan tetapi dampaknya masih dirasakan luas oleh masyarakat setempat.
Terakhir diperlukan peningkatan upaya penanganan darurat bencana banjir terutama untuk penanganan pengungsi, penanganan dampak banjir yaitu pangan, kesehatan, dan dampak lainnya serta pemulihan segera sarana prasarana vital.
Rakor dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kalteng serta Kepala Organisasi Vertikal di Kalteng.(drt/KPO-3)
