Oleh : Agustina, S.Pd, M.Pd
Pemerhati Sosial
Menurut Titi Anggraini, dosen hukum pemilu Universitas Indonesia, ada indikasi tingkat politisasi bansos yang semakin masif di 2024, dia menambahkan, Presiden Jokowi dan para menterinya seharusnya bisa memisahkan kerja-kerja pelayanan publik dengan kampanye. Cara paling mudah, menurutnya, adalah dengan mengambil cuti yang bisa meminimalkan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan sumber daya negara. Paparnya pada BBC News Indonesia, Selasa (30/1).
Adanya aktivitas kampanye yang menggunakan fasilitas negara, berupa jabatan dan kegiatan dengan massa besar, sambil membawa opini “Yang kasih bansos sama BLT siapa?” mencoba menggiring ke salah satu paslon presiden.
Titi Anggraini juga menilai Bawaslu tidak tegas. Apalagi, Bawaslu sebagai pengawas punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya pemilu yang jujur dan adil bagi semua kontestan yang terlibat. Bansos seharusnya menjadi program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan alat politik untuk meraih kekuasaan.
Fenomena penggunaan fasilitas negara untuk kampanye politik ini bukan sekadar pelanggaran, tetapi tamparan keras bagi wajah mereka yang mengaku sebagai negarawan, miskin komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat. Sungguh ironi, bagaimana mungkin rakyat percaya jika kecurangan terus terjadi?
Inilah kekuasaan dalam demokrasi, kekuasaan yang sangat diperjuangkan dengan segala macam cara. Tidak peduli, apakah melanggar undang-undang atau tidak, semua peluang digunakan, apalagi bicara halal haram, tentu tidak menjadi perhatian bagi mereka yang haus akan kekuasaan.
Di sisi lain, kondisi masyarakat dengan kesadaran politik yang rendah, tingkat pendidikan yang minim, dan terbelenggu kemiskinan menjadikannya sasaran empuk bagi para manipulator politik. Situasi ini membuat mereka mudah terjebak dalam pragmatisme, sehingga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu
Islam mewajibkan Negara menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu, dan Islam memiliki berbagai mekanisme. Islam adalah sebuah din yang sempurna, memiliki aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam memiliki metode untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Islam menetapkan negara sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab dan memberi jaminan kepada setiap individu rakyat dalam hal sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, termasuk pendidikan. Pemenuhan hal tersebut merupakan masalah pelayanan umum (riayah asy-syuun al-ummah).
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di hari akhir. Kekuasaan yang dimiliki harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Penguasa harus menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum syara.
Negara memiliki peran penting dalam mendidik rakyatnya dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Pendidikan ini akan membekali rakyat dengan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan, sehingga mereka memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah menjadikan Al-Qur’an dan hadits sebagai pedoman dalam memimpin, serta memiliki kompetensi negarawan, tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat.
Dengan demikian kepedulian terhadap rakyat dengan membagikan bansos jangan sampai disalahgunakan untuk mendulang dukungan, karena sejatinya negara memang bertugas melayani rakyat dan memberikan bantuan kepada rakyat yang berhak. Tentu saja kepedulian yang tulus ini hanya dimiliki oleh pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
