BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Rapat Koordinasi Perpustakaan merupakan upaya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mensinergikan berbagai program dan kegiatan bidang perpustakaan di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Perpustakaan Provinsi Kalsel, Dra Hj Nurliani MAP dalam rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Tahun 2024 dilaksanakan Rattan Inn Hotel Banjarmasin, Kamis (15/2/2024) malam.
Hadir diacara tersebut Plt Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof E Aminudin Aziz, MA.l, PhD, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Bimo Epyanto, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional RI Nurhadi Saputra, S.Sos., M.Si, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional RI Dra. Nani Suryani, M.Si.
Lalu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalsel.
Ditambahkan Bunda Nunung, panggilan akrab Hj Nurliani, Rapat Koordinasi Perpustakaan tahun 2024 difokuskan pada pengembangan perpustakaan se-Kalimantan Selatan.
“Penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan upaya koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mensinergikan berbagai program dan kegiatan bidang perpustakaan di daerah,” ujarnya.
Ditambahkan Bunda Nunung, panggilan akrabnya, rapat ini menjadi sangat penting, karena diharapkan dapat terjadi kesinambungan yang sinergi antara program perpustakaan Kabupaten/Kota dengan Perpustakaan Provinsi.
Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang mengharuskan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
Di tahun 2024 ini, Kepala Dispersip Kalsel, Perpustakaan dituntut untuk memiliki inovasi, kreativitas, serta perubahan pola pikir. Perpustakaan menjadi sektor pendukung dalam memberikan solusi terkait pengembangan ekonomi.
“Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan pemahaman, dukungan, serta pembinaan dan pengembangan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota di Kalsel,” ucapnya.
Oleh karena itu forum Rakor Pengembangan Perpustakaan ini sangat penting untuk kita laksanakan sebagai ajang berbagi informasi dan sekaligus sebagai wadah silaturahmi.
Ada pun tujuan rapat koordinasi Pengembangan Perpustakaan ini untuk menghimpun masukan dari para narasumber tentang pengembangan perpustakaan di daerah.
“Menyamakan persepsi dalam meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel yang di wakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel, Ir H Nurul Fajar Desira, CES mengatakan saat ini budaya membaca dikalangan masyarakat indonesia masih kurang.
“Perkembangan teknologi saat ini menawarkan berbagai tontonan dan permainan dianggap lebih menarik terutama bagi kalangan generasi muda sehingga mereka lebih memilih asyik dengan perangkat teknologi tersebut,” ucap Fajar yang juga membuka acara rapat tersebut.
Ditambahkan dia, perkembangan teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan bagi pengembangan perpustakaan, baik melalui meningkatkan kualitas perpustakaan dari segi sarana dan prasarana juga dengan meningkatkan pelayanan maupun kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka.
“Seperti istilah buku merupakan gudang ilmu, membaca sebenarnya akan membuka cakrawala berpikir dan wawasan seseorang tentang dunia dan lingkungan sekitar,” ucapnya.
Dikesempatan itu, Fajar mengatakan banyak harapan dari kegiatan rakor hari ini, agar diperoleh pengetahuan, pemikiran dan gagasan baru untuk mengggali potensi perpustakaan di Kalsel, terutama dalam membangun kesamaan pandangan terhadap permasalahan dan tantangan masa depan pengelolaan perpustakaan.
“Saya juga menekankan agar menyatukan kesepahaman tentang harmonisasi dan sinergi terhadap upaya pengembangan perpustakaan,” tegasnya.
Plt Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof E Aminudin Aziz, MA.l, PhD mengakui literasi di Indonesia masih rendah.
“Perpustakaan nasional diberi tugas negara dua hal yaitu
meningkatkan kemampuan literisasi dan budaya baca,” ucapnya.
Namun, kata Aminuddin, mengurus perpustakaan nasional ada rumusan salah dan perlu diperbaiki. “Rumusan sungsang, tapi tidak ada protes. “Baru setelah saya menjabat melakukan protes,” ucapnya.
“Seharusnya budaya baca dulu baru kemudian kemampuan literasi bukan sebaliknya,” tandasnya.
Jadi, kata Aminuddin, mari
dirumuskan, ditata kembali visi dan pemikiran dengan terlebih dahulu membangun budaya baca, baru setelah naik kompetensi literasi,” tegasnya. (ful/KPO-3)
