Agar tidak bingung menentukan pilihan ketika berada di bilik suara, pemilih harusnya sudah benar-benar matang sebelum menentukan pilihan
BANJARMASIN, KP – Rabu besok tanggal 14 Februari 2024 akan digelar secara serentak pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Pada tempat pemungutan suara (TPS) nantinya masyarakat sebagai pemilih akan diberikan lima kertas suara, yaitu kertas suara untuk memilih presiden warna abu-abu, DPR RI warna kuning, DPD RI warna merah, DPRD Provinsi warna biru dan DPRD kabupaten/ kota warna hijau.
Kertas suara pemilu presiden lebih sederhana karena hanya ada tiga pasang calon. Nomor 1 yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, nomor 2 Prabowo Subianto- Gibran Rangkabuming dan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sementara pada kertas suara memilih calon anggota legislatif harus cermat dan teliti karena ada 18 partai politik. Tak hanya itu, ada nomor urut dan nama calon anggota legislatif.
Agar tidak bingung menentukan pilihan ketika berada di bilik suara, pemilih harusnya sudah benar-benar matang sebelum menentukan pilihan.
Sebelum menjatuhkan pilihan itu pun sebaiknya dengan mempertimbangkan visi-misi dan kredibilitas caleg yang akan dipilih apakah diyakini akan mampu mengemban amanah menjadi wakil rakyat. Begitu pula dalam menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden.
Ha itu disampaikan Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono. Melalui {KP}. Ia menghimbau, masyarakat menjadikan selama masa tenang untuk mencermati calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nantinya akan dipilih.
“ Ini sangat penting agar caleg dan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya sesuai harapan membawa ke arah kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Aries mengatakan, masa tenang sejatinya adalah waktu bagi pemilih untuk mencermati atas segala macam informasi yang telah disampaikan oleh calon pemimpin yang akan dipilih.
Sementara pengamat politik Suryani Khair menghimbau agar masyarakat mewaspadai dan turut berpartisipasi adanya kemungkinan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama masa masa tenang.
“ Seperti praktik politik uang atau money politic,” ujarnya.
Suryani Khair yang juga aktivis LSM Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalsel ini mengatakan, politik uang atau vote buying bukan rahasia lagi dalam pelaksanaan pemilihan umum. (nid/K-3)
