PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com –
Staf Ahli Gubernur Kalteng Yuas Elko menegaskan kepada Satgas Pangan dan TPID serta stakeholders terkait lainnya.pihaknta minta agar terus melaksanakan pasar penyeimbang atau pasar murah.
“Dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) di pasaran dan menekan laju inflasi daerah, Pemprov Kalteng menggelar kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang yang dilaksanakan serentak di kabupaten/kota se-Kalteng, ” kata Yuas usai Rapat Koordinasi Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng. Senin (19/2/2024).
Rapat Koordinasi Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali agar seluruh stakeholders terkait fokus mengendalikan inflasi. Dalam rapat koordinasi tersebut harus menghasilkan suatu keputusan yang kita sama-sama dengar, pertama di sampaikan ke pimpinan, kedua melaksanakannya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini melaporkan, tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ketiga Februari 2024.
Berdasarkan data SP2KP pencatatan tanggal 12-13 dan 15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten / kota dengan kenaikan IPH Tertinggi.
“Kenaikan IPH Tertinggi diantaranya Tasikmalaya di Jawa Barat yakni 5,13 persen, Bolaang Mongondow Selatan di Sulawesi Utara yakni 4,46 persen, Pekalongan di Jawa Tengah yakni 4,43 persen, Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan yakni 4,28 persen.
Di Puncak Jaya di Papua Tengah yakni 3,96 persen, Tanjung Balai di Sumatera Utara yakni 3,95 persen, Bantul di DI Yogyakarta yakni 3,62 persen, Payakumbuh di Sumatera Barat yakni 3,52 persen, Belu di Nusa Tenggara Timur yakni 3,39 persen dan Lanny Jaya di Prov. Papua Pegunungan 3,29 persen,” ungkapnya.
Pudji Ismartini menyebutkan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH Tertinggi diantaranya Bitung di Sulawesi Utara yakni -7,60 persen, Barito Utara di Kalteng yakni -6,44 persen, Mamberamo Tengah di Papua Pegunungan yakni -6,55 persen, Minahasa Tenggara di Sulawesi Utara yakni -6,51 persen.
Kemudian di Minahasa di Sulawesi Utara yakni -5,79 persen, Poso di Sulawesi Tengah yakni -5,73 persen, Alor di . Nusa Tenggara Timur yakni -5,71 persen, Soppeng di Sulawesi Selatan -5,62 persen, Bolaang Mongondow di . Sulawesi Utara yakni -5,15 persen dan Muna di Sulawesi Tenggara yakni -4,60 persen.
“Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ketiga Februari terus naik dibandingkan pada Minggu pertama dan Minggu kedua Februari,” sebutnya.
Diungkapkan, komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di atas didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras dan beras.
Sedangkan komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah di Pulau Jawa didominasi oleh beras, cabai merah dan daging ayam ras, ” kata Pudji Ismartini. (drt/KPO-3)
