Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan

Space Iklan
HEADLINE

Wagub Kalteng Terima Hasil Pengawasan BPKP Semester II

×

Wagub Kalteng Terima Hasil Pengawasan BPKP Semester II

Sebarkan artikel ini
IMG 20240216 WA0007
Wagub Kalteng Edy Pratowo terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP smester II tahun 2023. (Kalimantanpost.com/Antara)
Space Iklan

PALANGKA RAYA, Kalimsntanpost.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menerima Hasil Pengawasan BPKP Semester II Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng di Kantor Gubernur setempat, Kamis (15/2/2024).

Gubernur Kalteng melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo menyatakan atas nama Pemerintah Provinsi Kalteng berima kasih dan mengapresiasi BPKP RI Perwakilan Kalteng yang melaksanakan dan menyampaikan hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

GBK

“Pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu kunci penyempurnaan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar dapat berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ditambahkan dia, laporan hasil pengawasan ini tentunya memberikan salah satu gambaran terhadap kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, ‘sehingga akan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan.

Dikemukakan Wagub, rekomendasi maupun saran dalam laporan tersebut merupakan bahan masukan penting untuk upaya perbaikan, agar dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut Edy, penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) merupakan bagian dari Manajemen Penugasan Pengawasan (MPP) di lingkungan BPKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 2 tahun 2023.

Ditegaskan Wagub, dengan penyelesaian TLHP yang tepat waktu dan sesuai rekomendasi/saran, menunjukkan komitmen dan keseriusan kita, untuk terus mendorong upaya perbaikan, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Terkait hal tersebut, Wagub meminta kepada para Kepala Perangkat Daerah terkait agar berperan aktif untuk segera menindaklanjuti rekomendasi/saran, mengidentifikasi seluruh rekomendasi/saran baik yg bersifat material maupun yg bersifat administratif dan jangan sampai berlarut-larut.

“Saya berpesan, jadikan rekomendasi/saran sebagai masukan untuk perbaikan organisasi, dan berkoordinasi dengan BPKP apabila terdapat rekomendasi yang belum dipahami,” ujarnya.

Baca Juga :  Dishub Kalsel Luncurkan Lima Armada Baru BRT

Selain itu, kata dia, Inspektorat selaku APIP agar mengoordinir perangkat daerah terkait dokumen tindak lanjut hasil pengawasan.

Selanjutnya, kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian kita bersama, untuk selalu melakukan pembenahan secara internal.

“Salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) internal maupun pengawasan eksternal,” ucapnya.

Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal dan melakukan konsultasi intensif dengan Aparat Pengawasan Eksternal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi.

“Harapannya tidak lain adalah agar dapat memberi nilai tambah bagi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah,” ucap Wagub.

Sementara itu Inspektur Kalteng Saring mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng dalam rangka menyampaikan hasil pengawasan semester II untuk tingkat Kalteng tahun 2023, yang dihadiri oleh 18 perangkat daerah.

Dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi, serta audiensi hasil pengawasan BPKP terhadap kinerja program/kegiatan atau sub kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan.

Pada kesempatan yang sama PltbKalan BPKP Kalteng Hanggara Atmana secara singkat memaparkan beberapa topik yang disampaikan dalam temuan laporan pengawasan tersebut, antara lain terkait pengembangan daerah

Juga terkait pengendalian inflasi, peningkatan kualitas hidup, industri dan investasi, peningkatan kualitas SDM, persiapan menghadapi bencana (Karhutla), infrastruktur, kualitas tata kelola pemerintahan.

Dipaparkannya, sekilas rencana pengawasan BPKP tahun 2024 terdiri dari beberapa aspek yang berfokus pada isu kewilayahan bidang pendidikan, isu kewilayahan bidang kesehatan.

“Selain itu aspek kesejahteraan sosial, pembangunan SDM sesuai dengan mandat pengawasan yang diberikan pimpinan kepada kami. Besar harapan kami hasil pengawasan tahun 2023, dapat ditindaklanjuti,” ujar Hanggara.

Baca Juga :  Wajib Belajar 13 Tahun Bagus, Tapi Ada PR Yang Menjadi Perhatian

Ia juga berterima kasih kepada Pemerintah Kalteng yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang luar biasa bersama bersinegi, sehingga BPKP dapat menjalankan tugas-tugas pengawasan dengan lancar.

Kegiatan dihadiri pula oleh Sekda Kalteng Nuryakin, Sahli Gubernur Bidang Ekobang Yuas Elko, serta Kepala Perangkat Daerah Kalteng terkait. (drt/KPO-3)

Iklan
Iklan
Ucapan