Oleh : Ahmad Rifandi
Pemerhati Sosial Ekonomi
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan bukan soal memindahkan gedung pemerintahan, bukan pula ihwal migrasi pegawai pemerintah.
IKN merupakan proses menuju pembentukan peradaban maju menuju Indonesia Emas, sebuah kota masa depan yang menjadi magnet pemerataan Indonesia di segala bidang. Sesuatu yang agaknya sulit dibangun jika hanya tersentralisasi di Jakarta, dengan segala masalah klasiknya, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, hingga polusi.
Pemindahan ibu kota negara bermaksud untuk meretas kesenjangan ekonomi dari stigma Jawa sentris. Tak ayal, pemindahan ibu kota baru adalah keniscayaan yang mesti dieksekusi sedari sekarang. Pemindahan ibu kota suatu negara bukan hal baru bagi dunia. Setidaknya sudah ada 12 negara telah memindahkan ibu kota dengan beragam problematikanya.
Sebut saja Brasil, pada 1956, memindahkan ibu kota dari Rio de Jeneiro ke Brasilia karena kepadatan penduduk dan kemacetan yang tinggi. Pada 1975, Nigeria memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja. Alasannya sama, untuk menghindari kepadatan penduduk dan demi akses yang mudah, iklim yang mendukung dan ramah, serta untuk menghindari tensi politik.
IKN bak oasis bagi pertumbuhan ekonomi daerah penyangga. Kedudukan IKN di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tersebut, menjadi penarik bagi kemajuan wilayah Indonesia timur.
Dampaknya, tentu terasa bagi iklim investasi di wilayah Kalimantan. Pengusaha lokal Kalimantan Timur menyambut antusias pemindahan ibu kota negara sebagai eskalasi dalam berkolaborasi dengan investor besar Indonesia hingga mancanegara.
Dengan jutaan penduduk yang datang ke Kalimantan Timur, sektor pangan menjadi hal yang dipersiapkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakin bahwa dengan persiapan yang matang, perekonomian pangan di Kaltim dapat berkembang pesat dan mampu memenuhi kebutuhan pokok itu bagi masyarakat IKN dan sekitarnya.
“Permasalahan yang dihadapi adalah persoalan ketahanan pangan dan Kaltim harus dipersiapkan sejak dini,” ujar Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.
Berbagai upaya pemerintah daerah juga terus dilakukan demi menjadikan Kaltim sebagai pusat perekonomian baru, dimulai dari ketahanan pangannya. Beberapa proyek juga digencarkan, di antaranya mengoptimalisasi bendungan, sistem irigasi, dan pemantapan infrastruktur jalan tani.
Sementara itu, kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, juga telah menyiapkan lima kawasan pertanian terintegrasi berbasis kawasan.
Kelima kawasan tersebut yakni di Kecamatan Marangkayu seluas 1.476 hektare, Sebulu-Muara Kaman 3.034 hektare, Tenggarong-Loakulu 4.106 hektare, Tenggarong Seberang I seluas 4.447 hektare, dan Tenggarong Seberang II 4.447 hektare.
Keinginan yang sama ini akan diintegrasikan agar Kaltim dapat memiliki lumbung pangan yang mampu memasok kebutuhan pangan pokok dalam daerah, terutama dalam rangka menyongsong IKN.
Lokomotif perekonomian
Terletak di antara pegunungan dan laut, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perekonomian baru Indonesia. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menarik investor dari dalam dan luar negeri.
Pembangunan IKN juga menimbulkan optimisme bagi pengusaha lokal. Mereka berharap bahwa pembangunan IKN akan mengundang pengusaha dari luar daerah berkolaborasi dengan pengusaha lokal sehingga mereka mendapat kesempatan untuk tumbuh. Tidak hanya pelaku usaha skala besar, dampak juga akan terasa hingga ke pengusaha mikro.
Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara” menyebutkan bahwa IKN mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini berpusat di Pulau Jawa.
Jika ditilik, sebesar 58,49 persen sumbangsih pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nasional berasal dari Pulau Jawa, di mana wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyumbang sebesar 20,85 persen. Adapun wilayah Kalimantan, Sumatera, Maluku, Sulawesi, bahkan Papua, jika digabungkan hanya mampu berkontribusi kurang dari separuh PDRB jika dibandingkan Pulau Jawa.
Kontribusi ini juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi di mana Pulau Jawa mencatat angka 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Indonesia.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diyakini dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah, termasuk mineral, energi, dan perkebunan. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki lokasi strategis, yaitu berada di tengah-tengah Indonesia dan berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Berdasarkan kajian Bappenas, pemindahan ibu kota negara diperkirakan dapat meningkatkan arus perdagangan nasional sebesar 50 persen. Hal ini karena IKN baru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru pula, yang bakal menarik minat investor dari berbagai daerah.
Pembangunan IKN akan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Hal ini akan membuka peluang kerja bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Selain itu, pembangunan IKN di Kalimantan juga akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain, seperti properti, pariwisata, perdagangan, pangan, dan jasa termasuk pendidikan.
Dengan demikian, pemindahan IKN diprediksi bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Optimisme pengusaha lokal
Slamet Brotosiswoyo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur, menyambut kehadiran IKN yang berpotensi memusatkan Kalimantan sebagai sorotan se-antero Indonesia untuk berinvestasi.
Pembangunan IKN ini tentu jangka panjang. Harapannya ke depan tetap menjadi tujuan para investor domestik dan global.
Pembangunan IKN membutuhkan investasi yang besar. Dengan masuknya investasi asing, diharapkan terjadi transfer teknologi dan pengetahuan kepada pengusaha lokal. Oleh karena itu pengusaha lokal harus siap. Kalau tidak, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk bersaing.
Apindo Kaltim tetap optimistis bahwa IKN bisa menjadi berkah bagi Kalimantan Timur. Pemerintah Pusat dan daerah harus bisa berkolaborasi untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.
“Jangan semuanya dari luar daerah dipindahkan ke mari. Tentunya harus memberi kesempatan bagi anak-anak kita, anak-anak daerah untuk ikut menjadi bagian dari IKN itu sendiri,” ujar Slamet mengingatkan.
Dengan geliat pembangunan IKN yang kini digencarkan, hal yang mesti ditekankan ialah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di Kaltim agar masyarakat lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah untuk membangun pusat perekonomian negara.
