Banjarmasin, KP – Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Pemko Banjarmasin diingatkan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional.
Tak kalah pentingnya Kepala SKPD bukan hanya sekedar mengetahui visi – misi Walikota tapi juga harus mampu melaksanakannya.
” Sebab visi – misi dari kepala daerah tidak akan mampu terwujud tanpa adanya kerja maksimal seluruh bawahannya, terutama para Kepala SKPD,” kata Hari Kartono kepada {KP} Jumat (15/3/2024).
Menurutnya, masih banyak persoalan dan pekerjaan rumah (PR) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kota ini yang harus diselesaikan.
Untuk mencapai tujuan itu kata Hari Kartono menandaskan, bukan hanya menuntut kerja keras Walikota Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Arifin Noor dalam mewujudkan capaian visi-misi yang telah dijanjikan, tapi juga harus didukung oleh seluruh Kepala SKPD.
Terkait untuk mencapai visi- misi Walikota dan Wakil Wali kota anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap, seluruh Kepala SKPD merealisasikan program yang sudah direncanakan dan pendanaannya sudah dianggarkan dalam APBD maupun bantuan pemerintah pusat bersumber APBN.
” Seperti dalam melaksanakan program peningkatan sarana prasarana infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial maupun masalah penataan kota yang harus segera dituntaskan,” kata Hari Kartono.
Lebih jauh ia mengatakan, DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan terus mengawal dan mendukung terhadap setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemko sepanjang sesuai RPJMD dan RPJPD.
Sehubungan hal itu kembali ia mengingatkan, terkait pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan diharapkan seluruh Kepala SKPD tidak ragu-ragu dalam menyerap anggaran.
Apalagi lanjutnya, anggaran yang sudah dialokasikan direalisasikan untuk belanja pembangunan fisik maupun berupa pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, hal itu haruslah dijadikan perhatian agar realisasi dan pelaksanaan APBD mampu terserap maksimal. Sebab jika tidak ujarnya, maka akan berdampak menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada APBD yang berlebihan.
Hari Kartono mengatakan, Silpa yang berlebihan bukan hanya merugikan masyarakat lantaran belanja pembangunan tidak direalisasikan maksimal, tapi juga akan berdampak menghambat pertumbuhan ekonomi. (nid/K-3)
