BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Firman Yusi, meminta Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menarik kembali dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 dari DPRD Kalsel.
Hal ini terkait dengan temuan Pansus IV dalam rapat pansus di gedung DPRD Kalsel bersama Dinas Sosial Kalsel, terdapat adanya kesalahan fatal dalam dokumen LKPJ yang disampaikan pihak eksekutif.
“Karena dokumen ini adalah dokumen resmi yang diserahkan ke DPRD melalui rapat paripurna, maka perubahan dan perbaikan harus dilakukan secara resmi pula,” ujar Firman Yusi anggota Pansus IV DPRD Kalsel.
Harusnya tidak ada data yang keliru dalam LKPJ tersebut, apalagi menyangkut anggaran.
“Pansus IV menemukan bahwa data anggaran yang ada di Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023, tidak bersesuaian dengan APBD Kalsel tahun 2023 baik murni ataupun perubahan, akan tetapi identik dengan APBD Kalsel tahun 2022,” jelas Firman Yusi.
Pansus IV sendiri menurut Firman menolak melanjutkan tahap pembahasan sebelum pihak eksekutif secara resmi menarik dan memperbaiki isi LKPJ 2023 tersebut.
Hal senada juga di tegaskan Wakil Ketua Pansus IV Gina Mariati yang didampingi Hajjah Hariaty, anggaran yang di sampaikan Dinas Sosial tersebut sangat berbeda sekali, selesihnya mencapai 11 miliar rupiah.(nau/KPO-3)
