PELAIHARI, Kalimantanpost.com – Masyarakat Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut melakukan aksi demo tuntut pembebasan jalan PTP yang bertempat di depan kantor manajemen PTPN Pelaihari di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari. Senin (4/3/2024).
Kedatangan warga Desa Tebing Siring disambut Manajemen PTPN Pelaihari (PTPN 4 Regional 5). Aparat kepolisian juga berada di lokasi mengamankan aksi tersebut.
Inti aspirasi yang mereka sampaikan yakni meminta percepatan pelepasan lahan/jalan kebun sawit PTPN Pelaihari yang menjadi akses ke Desa Tebingsiring sepanjang sekitar 4,7 kilometer.
Mulyadi selaku Kepala Desa Tebing Siring mengatakan tanpa adanya pelepasan lahan/jalan kebun sawit tersebut ke pemerintah daerah akan menjadi aset daerah, maka Pemkab Tala tidak bisa melakukan perbaikan jalan tersebut.
Warga Tebingsiring menilai proses pelepasan lahan tersebut berbelit-belit sehingga sampai kini tak kunjung tuntas.
Padahal selama ini pembicaraan bersama telah sering dilakukan oleh manajemen PTPN Pelaihari dengan Pemkab Tala, DPRD Tala dan Pemdes Tebingsiring.
Selama ini jalan kebun tersebut licin dan becek saat hujan sehingga warga Tebingsiring kesulitan saat hendak ke luar kampung karena jalan kebun itu akses utama warga Tebingsiring menuju ke kota Pelaihari untuk berbelanja maupun menjual hasil bumi.
Warga Tebingsiring menilai proses pelepasan lahan tersebut berbelit-belit sehingga sampai kini tak kunjung tuntas. Padahal selama ini pembicaraan bersama telah sering dilakukan oleh manajemen PTPN Pelaihari dengan Pemkab Tala, DPRD Tala dan Pemdes Tebingsiring.
Sejak beberapa tahun lalu telah disepakati dibukanya pelepasan lahan/jalan kebun tersebut. Pemkab Tala juga telah menyediakan anggaran untuk pelepasan jalan kebun itu.
Namun ketika tahun ini Pemkab Tala melalui Dinas PUPRP Tala hendak memulai melaksanakan realisasi, pihak manajemen PTPN mengatakan masih akan memproses hal tersebut dengan meminta persetujuan pemegang saham.
Padahal, kata Mulyadi, jika proses pelepasan lahan/jalan kebun itu tak segera clear, maka dana pelepasan yang telah dianggarkan Pemkab Tala akan hangus dan menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran).
“Kami tidak ingin hal itu terjadi karena artinya jalan menuju desa kami akan tetap rusak dan warga sulit keluar kampung,” tandasnya.
Mulyadi mengatakan pihaknya sangat berterimakasih kepada Pemkab Tala, DPRD Tala yang selama ini cukup responsif dan telah menyediakan anggaran pelepasan lahan/jalan kebun itu.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman yang sangat konsen mencermati masalah itu dan bahkan beberapa hari lalu langsung menemui Dirut PTPN pusat di Jakarta guna mencari solusi cepat agar pelepasan lahan/jalan kebun itu dapat segera direalisasikan. (rzk/KPO-3)
