BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat Mauliana, SIP, MA memandang adannya penyusunan kembali demokrasi berkeadilan untuk kaum perempuan.
Hal itu ditegaskan dalam Diskusi terbatas dengan tema “menyusun ulang demokrasi berkeadilan untuk perempuan” yang dihadiri oleh komunitas dan aktivis perempuan di Kalimantan selatan yang diikuti Narasi Perempuan, Aksara Perempuan, LK3, Komunitas Perempuan Interfaith, Jurnalis Perempuan, Selasa (3/4/2024)
Diakui memang temu gagasan akan kegelisahan perempuan ini bertujuan untuk mendorong perbincangan hingga penyadaran publik mengenai esensi utama Demokrasi yang mendorong kesetaraan dan keadilan.
Namun pada realitasnya diaplikasikan ada ke timpangan. Bahkan kegiatan ini berlangsung pada Senin, (3/4) pada pukul 15.00-17.00 Wita bertempat di salah satu sudut kafe “Genji” yang lekat dengan tempat berkumpulnya anak-anak muda inilah deliberasi akan gagasan dan kegelisahan mengenai politik perempuan diperbincangkan.
Bahkan, munculnya survei yang secara massif diproduksi di ruang publik, namun tanpa sadar seolah telah menegasikan kehadiran perempuan.
Survei ini seakan menebalkan politik adalah arena milik para lelaki, bahkan berbagai media sibuk memberitakan hingga eksistensi perempuan semakin terpinggirkan dalam konstelasi politik elektoral di Kalimantan Selatan.
Selaku penggagas diskusi ini turut merasa miris dengan klaim survei “elektabilitas” yang terlalu dini disaat perempuan masih merangkak untuk memperkenalkan dirinya dan berjuang untuk meyakinkan para pengampu kekuasaan untuk dapat memasuki gerbang penjaringan bakal calon untuk Pilkada 2024.
“Sayangnya, vonis perempuan telah terekslusi dalam angka-angka dari pilihan masyarakat semakin menambah curam jurang yang harus mereka hadapi,” kata Direktur AKSARA perempuan ini.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan sejarah atau rekam jejak tokoh-tokoh perempuan di Tanah Banjar, terdapat sederet nama yang memiliki peran strategis yang berkontribusi besar dalam bidang politik dan pemerintahan di Bumi Lambung Mangkurat, seperti Putri Mayang Sari, Nyai Kumala Sari, Ratu Zaleha, hingga Gusti Nursehan Djohansyah tokoh perempuan di era revolusi fisik yang kini namanya diabadikan pada Gedung Wanita Provinsi Kalimantan Selatan.
Sayangnya, catatan sejarah perjuangan perempuan ini mulai terlupa dan tergantikan dengan doktrin-doktrinpatriarki yang berwujud dalam prasangka-prasangka sinis.
Siti Mauliana sebagai akademisi sekaligus bagian dari komunitas perempuan, meyakini inilah saat yang tepat bagi wajah demokrasi kita untuk berbenah secara serius, dengan mengedepankan keadilan sosial sebagaimana cita-cita bangsa.
“Jika politik praktis terus saja meagungkan doktrin dan dominasi para laki-laki, bersiap-siaplahlah demokrasi kita untuk menggali lubang kuburannya sendiri,” ucapnya.
Sebagaimana para ahli demokrasi lembaga-lembaga demokrasi harus dikonsep ulang untuk menerima semua orang yang secara sistematis terpinggirkan.
Menurut dia, ada tiga langkah penting yang diyakini menjadi krusial untuk menjadi bekal bagi perempuan memasuki panggung kontestasi kepala daerah, yaitu Komitmen Partai Politik untuk membuka ruang bagi perempuan menjadi calon kepala daerah, dukungan para elit politik dan ekonomi sebagai aliansi berpengaruh bagi perempuan dan Solidaritas Komunitas dan Aktivis Perempuan untuk mendorong kepemimpinan yang Multigender. (nau/KPO-1)
