Rantau, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin akan mendapatkan bantuan dana senilai 52,3 milliar untuk pemasangan pipanisasi sambungan rumah.
Hal itu termuat dalam Pengusulan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2024 untuk Kabupaten Tapin mengenai percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik.
Pada rapat bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapin, PDAM Kabupaten Tapin dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan baru baru tadi di Ruang Kerja Bupati Tapin.
Rapat koordinasi langsung dipimpin Pj Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin didampingi, Sekda Tapin Dr Sufiansyah Kepala Bappelitbang Tapin, Kadis PUPR Rizkan Noor, Deriktur PDAM Dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan.
“Pengusulan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2024 untuk Kabupaten Tapin mengenai percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik hampir di setujui,” ungkap Pj Bupati Tapin kepada awak media usai memimpin rapat.
Dalam usulan tersebut Kabupaten Tapin akan mendapatkan dana dari APBN sekitar 52,3 miliar untuk pemasangan pipanisasi sambungan rumah di Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang.
“Dengan bantuan dana tersebut, bisa melakukan sambungan rumah (SR) sebanyak 2000 buah di kecamatan Tapin Selatan dan Binuang,” kata Pj Bupati Tapin.
Namun untuk merealisasikannya, pemerintah daerah, meminta dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan untuk sumber bahan baku airnya yang sudah dibangunkan di intake bendung Linuh dan juga Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk pemasangan pipanya karena dipasangannya berada di sisi jalan nasional.
“Oleh karenanya perlunya dukungan dari pihak Balai Sungai dan Badan Pelaksanaan Jalan Nasional untuk pelaksanaan dilapangan nantinya,” ujarnya.
Dengan adanya jaringan distribusi air ini, untuk masyarakat Tapin Selatan dan Binuang bisa memanfaatkan idle capacity.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tapin, Meidy Harris Prayoga menambahkan, karena anggarannya berakhir sampai Desember mendatang, tentunya proses perizinan harus lebih diperhatikan.
“Jadi kalau anggaran sudah berhasil di dapatkan, tentunya proses perijinan diperhatikan, sehingga memudahkan dalam penggunaan anggaran tersebut,” tambahnya.
Untuk pengusulan sambungan rumahnya memang diusulkan 2000 buah, namun potensi lebih karena wilayah dua kecamatan itu merupakan yang padat.
Mudah-mudahan program percepatan penyediaan air bersih terealisasikan sesuai dengan yang telah diusulkan berdasarkan intruksi presiden nomor 1 tahun 2024 untuk Kabupaten Tapin. (abd/K-6)
