BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Melalui agenda diseminasi hasil pemutakhiran pendataan keluarga dan data keluarga beresiko stunting tahun 2023 lalu, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah melakukan verifikasi, yang bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting di Kalsel.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel melalui Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Lasma Uli Lumbantoruan mengatakan, dengan data keluarga yang telah diverifikasi selama tahun 2023. Di harapkan tersebut bisa dimanfaatkan guna intervensi percepatan penurunan stunting di Kalsel.
“Berdasarkan verifikasi dan validasi (verval) 2023 kemarin ada sebanyaki 190.707 kepala keluarga yang beresiko stunting di seluruh Provinsi Kalsel,” kata Lasma.
Dari hasil peninjauan kembali di semester I tahun 2023 dari 200.000 jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil verval pada semester II menjadi 190.707 kepala keluarga.
“Angka tersebut didominasi oleh wilayah Kabupaten Barito Kuala” ujarnya.
BKKBN pusat pun telah mengadakan pertemuan dengan setiap BKKBN regional terkait dengan peningkatan akselerasi cakupan penimbangan balita di posyandu agar cakupan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) bisa mencapai diatas 85 persen.
Sementara itu, upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) bersinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel melaksanakan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Tahun 2024 di Aula Bappeda, Banjarbaru, Selasa (14/5/2024).
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira menyampaikan, kondisi stunting di Provinsi Kalsel terus diperhatikan dan melalui komitmen bersema pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
“Kegiatan penilaian paparan kegiatan aksi tim percepatan penurunan stunting kabupaten/kota ini adalah salah satu tahapan dari penilaian 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kabupaten/kota Provinsi Kalsel,” katanya.
Fajar mengatakan melalui evaluasi dan mengukur capaian program yang telah dilaksanakan, serta merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Saat ini kondisi stunting di Kalsel dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) saat ini berada di angka 24,7 persen. Angka ini cenderung stagnan jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, yaitu 24,60 persen. Padahal, angka tersebut sudah turun dari data tahun 2021 yang mencapai 30 persen. (ADV/Dev/KPO-3)
