PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Salah satu upaya mewujudkan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta Stunting, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, Skrining Layak Hamil, Antenatal Care (ANC) dan Stunting tingkat Provinsi di Palangka Raya, Selasa (28/5/2024).
“Kegiatan tersebut merupakan rapat kesepakatan terhadap kerja sama untuk memperkuat sistem pelayanan integrasi dan pemenuhan standar Antenatal Care dan Penanggulangan Stunting,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul saat membuat rapat kegiatan.
Dijelaskannya, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah dicantumkan sasaran strategi program kesehatan masyarakat yaitu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 183/100.000 KH.
“Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 16/100.000 KH, Penurunan prevalensi stunting pada Balita menjadi 14 persen serta penurunan prevalensi wasting menjadi 7 persen,,” imbuhnya.
Ditambahkan Suyuti, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan masalah kesehatan yang masih belum terselesaikan. Walaupun AKI dan AKB dalam dekade terakhir mengalami penurunan, tetapi masih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Sedangkan tingginya masalah gizi balita merupakan manifestasi dari rumitnya permasalahan pangan dan gizi di indonesia.
“Salah satu faktor yang menyebabkan masalah gizi balita di Indonesia yaitu konsumsi makanan ibu pada masa kehamilan atau bahkan saat remaja yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang,” jelasnya.
Dipaparkannya, kematian ibu dan bayi di Indonesia di tahun 2022 masih tinggi dan lima Provinsi Penyumbang 50 persen kematian ibu dan bayi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan.
Selain itu, lanjut dia, ada 10 provinsi dengan persentase kematian ibu dan bayi tertinggi yaitu Aceh, Papua, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sulawesi Tengah.
“Sehingga di tahun 2023 semua Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Lokus Percepatan Penurunan AKI dan AKB,” ujarnya.
Ia menambahkan, tren untuk balita stunting secara nasional mengalami penurunan dan Provinsi Kalteng merupakan salah satu dari lima provinsi dengan penurunan 3-8 persen. Berdasarkan SSGI tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 26,9 persen dan berdasarkan SKI 2023 prevalensi stunting menjadi 23,5 persen.
Namun begitu, dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng, ada empat Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan prevalensi stunting, seperti Kotawaringin Timur, Sukamara, Katingan, Palangka Raya.
Berkaitan dengan permasalahan AKI, AKB dan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah, ada beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini yaitu adanya disparitas status kesehatan, didapatkan adanya beban ganda penyakit.
Selanjutnya, masih adanya kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, masih banyaknya masyarakat yang kurang pola hidup bersih dan sehat.
Lalu, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Terakhir, rendahnya status kesehatan penduduk miskin.
“Mengamati kondisi ini, maka perhatian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun terus dilakukan yaitu dengan memberlakukan Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024,” ujar Suyuti.
Perubahan tersebut mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi kesehatan sebagai salah satu upaya dalam melakukan terobosan dan inovasi guna percepatan target nasional dan SDGs tahun 2030 di bidang kesehatan terkait KIA, perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Germas dan Penguatan Sistem Kesehatan.
Terkait hal itu, Provinsi Kalteng pun akan melakukan kegiatan yang menjadi prioritas nasional, sehingga target bahkan terobosan dalam menjawab tantangan terhadap kualitas Kesehatan Ibu dan Anak dapat terjamin dan terselenggara.
Hadir pada kegiatan tersebut yaitu Kepala Bidang Kesmas Fery Iriawan, sebagai Narasumber yaitu dari POGI Cabang Palangka Raya, IDAI Cabang Kalimantan Tengah, BPJS Kesehatan Palangka Raya, serta Peserta Penanggungjawab/Pengelola Program KIA, Gizi, Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes Kab/Kota, perwakilan dari RSUD dr. Doris Sylvanus, perwakilan dari RSUD Kab/Kota dan Swasta di Palangka Raya.(drt/KPO-3)
