Banjarmasin, KP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin memberikan surat peringatan (SP) pertama kepada PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam rangka Normalisasi Jalan Pasar Lama Laut.
Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 61, SP yang diberikan kepada PKL ini ada 3 tahapan, yaitu SP 1 berlaku 3 hari, SP 2 berlaku 2 hari serta SP 3 berlaku 1 hari.
“Rentetan dari tahapan ini sedang berlangsung dengan harapan PKL dan penarik becak yang mangkal, PKL yang memasang tenda, PKL yang menjorok ke jalan mau mundur” kata Ahmad Muzaiyin.
Tambahnya lagi, hingga batas SP 3 keluar, Satpol PP bakal menindak tegas PKL yang tidak mau mundur dan menyebabkan jalan Pasar Lama Laut tidak berfungsi.
Untuk itu, bersama Dinas Perhubungan akan membuat marka jalan sehingga batas antara PKL dan Jalan Raya menjadi jelas.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo menjelaskan dasar normalisasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
Menurutnya keberadaan PKL ini telah melanggar aturan karena menganggu jalur lalu lintas dan memanfaatkan jalan raya tanpa ijin.
“Jalan untuk lalu lintas, bukan untuk berjualan, diluar itu termasuk pelanggaran” sebut Slamet Begjo.
Untuk pembuatan marka jalan seperti yang diminta Satpol PP, Dinas Perhubungan bakal segera membuatnya sehingga fungsi jalan optimal dan dapat mengurangi kemacetan di Jalan Sulawesi.
Sementara, Salah satu pedagang Pasar Lama, Mama Amat mengatakan mendukung upaya Pemko Banjarmasin melakukan normalisasi Pasar Lama.
Namun, dirinya meminta agar upaya memundurkan lapak, kios dan tempat berjualan dilakukan secara seragam dan tidak tebang pilih.
“Setuju aja pang kada papa, asal semua serentak dari muka hingga ke belakang, jangan sampai acil yang mundur tapi yang lain kada, pasti bahiriian kalo” kata Mama Amat.
“Ulun ingin jua jalanan lancar kada macet” ujarnya. (mar/K-3)
