Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
Martapura

Kemenkopolhukam Kumpulkan Data Kendala Tata Kelola Pemerintahan

×

Kemenkopolhukam Kumpulkan Data Kendala Tata Kelola Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
KUMPULKAN DATA - Kemenko Polhukam kumpulkan data kendala tata kelola pemerintahan di Pemkab Banjar. (KP/Wawan)

Martapura, KP – Pemkab Banjar diwakili Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany serta Kepala SKPD terkait menerima kunjungan kerja Asisten Deputi (Asdep) Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Polhukam, di Aula Manis Kantor Bupati, Martapura, Rabu (05/06/2024).

Hadir Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Y Syaiful Garyadi, Analis Kebijakan Madya SDM dan Pengawasan Aparatur Ardiansyah A Putra, Analis Kebijakan Madya Bidang Kelembagaan Tata Laksana Siti Nurhayati, Analis Kebijakan Pertama Bidang Tata Laksana Kevin Maulana serta Analis Kebijakan Pertama Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur Nawang Kusumawati.

Asisten III Rakhmat Dhany menyambut baik kedatangan Asisten Deputi beserta rombongan dan berharap dari hasil pertemuan ini dapat memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan atau kendala, sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar menjadi lebih baik lagi.

Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith menambahkan, di wilayah Kabupaten Banjar sudah 95 persen terakses jaringan internet dan 40 BTS sudah terpasang, tersisa hanya sedikit daerah blank spot.

“Kendala, terutama tidak tersedianya ASN yang mempunyai keahlian IT dan terdapat sejumlah operator internet yang tidak profesional, diharap Kemenkopolhukam dapat mencarikan solusi permasalahannya,” ungkapnya.

Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi menerangkan, tujuan kedatangan ke Pemkab Banjar, selain menjalin silaturahmi, juga mengumpulkan data permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya Reformasi Birokrasi (RB), penerapan SPBE dan pengelolaan SDM aparatur.

“Kami menyarankan Pemkab Banjar yang mempunyai kendala teknis, menulis surat permohonan ke Kementerian Koordinator Polhukam agar dapat ditindaklanjuti permasalahannya,” katanya.

“Dari hasil diskusi tadi, kami menemukan ada beberapa kendala yang akan dilaporkan, seperti aplikasi, regulasi maupun SDM, terkait teknisnya, nanti kami koordinasikan dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Wan/K-3)

Iklan
Baca Juga:  ASN Banjar Diminta Beri Layanan Prima Masyarakat
Iklan