Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
HUKUM & PERISTIWA

Massa Datangi BPN/ATR Banjarbaru, atas Dugaan Langgar Kode Etik PPAT

×

Massa Datangi BPN/ATR Banjarbaru, atas Dugaan Langgar Kode Etik PPAT

Sebarkan artikel ini

BANJARBARU – Massa datangi Kantor BPN/ATR Banjarbaaru atas dugaan langgar kode etik PPAT, Selasa (11/6/2924)

Ini dilakukan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Babak Kalimantan Selatan, yang mendampingi seorang warga Banjarbaru, H Mawardi.

Pemilik lahan, H Mawardi menyampaikan, pihaknya datang ke Kantor BPN/ATR Banjarbaru untuk menyelesaikan permasalahan terjadi di tengah masyarakat.

“Jika tidak secepatnya diselesaikan dengan baik bakal terjadi konflik sosial atas oknum PPAT yang diduga berani membuatkan surat tanpa izin pemilik lahan,” ucapnya.

“Kita tidak membicarakan pidana maupun perdatanya, karena keduanya sudah kita serahkan ke ranah hukumnya.

Kami laporkan ini berupa kode etik diduga menyalahgunakan wewenangnya,” tambahnya.

Dikatakan, laporan direspon dengan baik. Dirinya melaporkan terkait pembuatan akta pembebanan tahunan yang diduga tanpa persetujuan pemilik.

Kedua, adanya AJB yang dibuat berdasarkan akta penjual yang diduga tidak benar.

“Dalam undang-undang, PPAT wajib menolak AJB jika di dalam surat kuasa tersebut terdapat pelaksanaan mutlak.

Namun faktanya AJB itu tetap muncul  sehingga terjadi konflik sosial terhadap masyarakat,” katanya

Pembeli berani membayar kepada seseorang, atas adanya AJB yang dibuat oknum PPAT.

Pihaknya sebagai pemilik perumahan merasa tidak ada menjual kepada orang tersebut atau menerima duitnya.

“Dan tidak pernah menerima pembayaran dari siapapun. Dalam hal ini kami sangat dirugikan atas perbuatan oknum PPAT tersebut,” katanya.

Ia berharap, laporan bisa ditanggapi secepatnya dan memberikan titik terang dari permasalahan ini.

Sementara itu, Kasi Penetapan  BPN/ATR Banjarbaru Noorrita Dahlia  menyampaikan, pihaknya menerima audiensi dari laporan warga terkait kode etik PPAT.

“Kami sudah menerima laporan dengan baik dan sangat terbuka kepada semua masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya,” terangnya.

Ia menambahkan, dirinya bakal menyampaikan ke pimpinan dan secepatnya memberikan tanggapan terhadap laporan.

Baca Juga:  Mayat Pengemis Lansia Ditemukan dalam Bedakan

Terpisah, Ketua LSM Babak Kalsel, Bahrudin menyampaikan, laporan adanya pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris kepada Dewan Pengawas PPAT. A.n NH.SH dan oknum notaris A.n SPP.SH.M.Kn dengan  dugaan penyalahgunaan jabatan sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

“Kami mendukung program kementrian ATR/BPN dalam rangka memberantas mafia tanah,” ucapnya.

Ia menerangkan, kepada kepala BPN kota Banjarbaru sebagai dewan pengawas PPAT untuk secepatnya memanggil kedua belah pihak agar bisa dengar pendapat

“Dan bisa membuktikan adanya dugaan pelanggaean kode etik atau penyalahgunaan jabatan serta memberi sanksi atas pelanggaran yang diatur oleh Undang-undang,” tambahnya. (*/KPO-2)

Iklan
Iklan