Banjarmasin, KP – DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin telah menyepakati nota kesepakatan 35 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.
Namun demikian, dari seluruh Propemperda yang telah disepakati itu dalam pelaksanaan berjalan lambat. Pasalnya, karena belum ada satupun Raperda, baik atas usul inisiatif dewan maupun eksekutif (Pemko) yang diajukan untuk dibahas.
Berdasarkan catatan sampai Juni 2024, DPRD Kota Banjarmasin baru mengesahkan dua Raperda menjadi Perda. Itupun sisa dari Propemperda 2023 lalu.
Dua Raperda disahkan, yakni Perda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanganan Wabah Penyakit, yang ditandatangani Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina bersama pimpinan dewan pada rapat paripurna pada Rabu (24/4/2024) lalu.
Sementara dua buah Raperda dari Propemperda sisa 2023 lalu yang hingga kini masih dibahas adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi dan Raperda perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin kembali mendesak Bapemperda DPRD agar melaksanakan tugasnya menyusun Propemperda 2024 ini mencapai target.
“Karena salah satu tugas pokok DPRD adalah menyiapkan dan membahas Raperda,” ujarnya, kemarin.
Ia berharap dalam menyelesaikan tugas legislasi ini didukung kerja keras Bapemperda maupun seluruh pansus yang telah ditugaskan membahas Raperda.
Yamin menegaskan, pembahasan sebuah Raperda melalui Panitia Khusus (Pansus) menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan agar salah satu fungsi dewan, yaitu tugas legislasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. (nid/K-7)
