Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

Proyek Sawah Cina, Solusi Ketahanan Pangan Indonesia?

×

Proyek Sawah Cina, Solusi Ketahanan Pangan Indonesia?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan & Pemerhati Remaja

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4).

Luhut menjelaskan, setidaknya terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan China secara bertahap. Pemerintah pun, katanya, juga berencana menggandeng mitra lokal setempat dalam proyek ini. “Dan off taker-nya nanti adalah Bulog. Kita berharap enam bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut disitu,” jelasnya. Ia berharap alih teknologi dari Negeri Tirai Bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya.

Luhut meyakini, jika proyek ini berhasil, maka Indonesia pun akan mencapai swasembada beras di masa depan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi berjabat tangan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebelum pertemuan di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, China, 24 Oktober 2018. “Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan. Kita sebenarnya minta (produktivitasnya) 4-5 ton per hektare. Kalau kita punya (lahan) Pulang Pisang, di Kalteng itu 400 ribu hektare, itu hampir dua juta ton (hasilnya). Jadi sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk beras. Kita menjadi lumbung pangan yang harusnya demikian,” tegasnya.

Terkait rencana ini, Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi al-Maroky meminta masyarakat agar mewaspadainya. “Saya pikir ini perlu diwaspadai oleh publik dan masyarakat kita, serta mempertanyakan kenapa harus dengan Cina untuk membuka sejuta hektare lahan,” tuturnya di acara dialog “Ternyata Ini Sebabnya Cina Mau Menanam Padi Sejuta Hektare di Indonesia” melalui kanal Bincang Bersama Sahabat Wahyu, Selasa (30-4-2024). Ia menyampaikan beberapa alasan. “Pertama, soal alih teknologi. Kita khawatir justru Cina menjadikan negara kita sebagai market alat teknologi pertanian dari Cina,” jelasnya.

Baca Juga:  Kekuasaan Islam Politik Melalui Kesultanan Islam di Nusantara Mampu Memberi Pengaruh

Kedua, sebutnya, ketika rakyat Indonesia dianggap belum mampu mengoperasikan alat-alat pertanian dari Cina, menjadi alasan bagi Cina untuk mendatangkan pekerja dari Cina sehingga tenaga kerja pertanian di Indonesia tergusur. “Ketika Cina membawa alat-alat pertanian dari negaranya, itu khawatir dianggap sebagai utang sehingga negara kita makin terjerat utang,” paparnya.

Wahyudi menilai, kalau sekadar alih teknologi, ada ITB yang mampu merancang dan menciptakan teknologi pertanian. “Sementara untuk pengembangan pertanian, IPB bisa diminta membuat kajian serius yang fokus mengembangkan pertanian, lahan, varietas unggul, pupuk dan seterusnya,” tambahnya. Ia menyesalkan, seharusnya negara fokus menyiapkan sarana produksi pertanian sehingga petani tinggal menggunakan.

“Di berbagai negara yang maju pertaniannya, peran sentral pemerintah sangat bagus dengan melindungi dan mengembangkan pertanian, bukan mengambil dari luar,” kritiknya.

Ia menduga, berdasarkan pengalaman kerja sama dengan Cina di bidang tambang, penguasaan lahan oleh Cina di bidang pertanian juga akan terjadi sebagaimana Cina menguasai lahan pertambangan. “Saya khawatir bukan petani makin makmur, tetapi makin tergusur,” cetusnya.

Menurutnya, hampir di semua jalur ekonomi penting, pribumi tidak bisa mendominasi, bidang tambang rakyat tergusur, maka kalau sampai Cina masuk sektor pertanian, akan sangat berbahaya karena pertanian adalah lahan vital bagi rakyat. Wahyudi menyesalkan, tidak ada niat baik dari pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dengan memberdayakan masyarakatnya sendiri, baik tenaga terampil maupun kampus-kampus.

“Ini yang perlu kita koreksi, kita ingatkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk tidak makin jauh memberikan ruang kepada negara asing dan aseng untuk bisa membangun dan menguasai akses-akses di bidang kehidupan masyarakat kita, terutama di bidang yang sangat mendasar, yaitu bidang pertanian,” terangnya. Ia berharap pemerintah mempunyai kebijakan yang melindungi rakyat dan negeri ini dari keterjajahan dan menjaga aset-aset negeri.

Baca Juga:  Panen Korupsi di Negeri Demokrasi

Islam memandang sektor pangan sebagai sektor yang sangat urgen, mengingat pangan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia, di samping sandang dan papan. Oleh karenanya, menjaga ketahanan, bahkan kedaulatan pangan, menjadi salah satu misi penting negara untuk diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi Islam beserta sistem-sistem lainnya. Salah satu yang diatur dalam Islam adalah hukum-hukum khusus terkait tanah pertanian.

Tampak dalam Islam, negara berperan besar dalam memastikan tidak ada sejengkal pun tanah pertanian yang boleh ditelantarkan karena berbagai alasan. Mereka yang menguasai tanah, wajib menggarap atau memanfaatkannya. Jika mereka tidak sanggup dan justru membiarkan tanahnya terlantar selama tiga tahun, mereka akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut dan negara akan menyerahkannya kepada orang yang sanggup mengelolanya.

Jika penelantaran tersebut diketahui terjadi karena pemilik tanah tidak punya modal, negara akan memberikan modal dan mendukung dengan apa pun yang akan membantu mereka dalam menyukseskan usahanya. Mulai dari jaminan ketersediaan sarana prasarana pertanian yang berkualitas dan terjangkau, dukungan riset dan teknologi, supervisi, informasi pasar, jaminan tataniaga yang aman dan berkeadilan, dan lainnya.

Semua itu terkait dengan paradigma kepemimpinan Islam yang tegak di atas keimanan dan menempatkan penguasa berfungsi sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya. Semuanya merupakan amanah berat yang harus siap dipertanggungjawabkan di keabadian. Jadi, dalam Islam, kepemimpinan jauh dari paradigma bisnis yang menghitung pengorbanan pada rakyatnya dengan rumus hitung dagang sebagaimana terjadi pada sistem kehidupan yang serba materialistis seperti sekarang.

Islam menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan negara, termasuk pada hal-hal yang memengaruhinya, seperti ketahanan pangan. Islam melarang kaum muslim dikuasai oleh orang kafir. Dengan demikian, haram bagi umat Islam untuk berada pada kondisi ketergantungan impor, apalagi pada komoditas strategis yaitu bahan pangan. Allah SWT berfirman, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’: 141).

Baca Juga:  IOS Mulai Populer, Akankah Android Ditinggalkan?

Oleh karenanya, Islam mewajibkan negara untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, terutama pada makanan pokok sumber gizi utama. Sedangkan pada komoditas pangan yang tidak utama, tidak masalah jika dilakukan impor karena sifatnya hanya sebagai pelengkap. Demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, luas lahan dan produktivitasnya menjadi “harga mati”.

Walhasil, strategi ekstensifikasi dan intensifikasi mutlak dilakukan negara dengan cara yang efektif. Negara akan disiplin mengatur peruntukan lahan berdasarkan kajian geografis. Arah pembangunan berorientasi pada kemaslahatan rakyat berdasarkan timbangan syariat. Negara akan mengatur secara ketat wilayah yang memiliki tanah subur sehingga cocok menjadi sentra pertanian dan wilayah yang tanahnya cocok menjadi permukiman, perindustrian, dll. Dengan demikian, tidak ada potensi tanah yang tersia-siakan.

Pemimpin Islam juga akan membuat regulasi terkait tanah berdasarkan syariat Islam sehingga tidak ada tanah yang menganggur. Misalnya, adanya keharusan untuk mengolah tanah bagi pemilik tanah dan jika dalam tempo tiga tahun berturut-turut tanahnya menganggur, negara akan mengambilnya dan menyerahkan pada pihak yang bisa mengolahnya. Pemimpin Islam akan merekrut para pejabat dan pegawai yang bertakwa sehingga tidak mudah disuap untuk mengizinkan penggunaan lahan yang tidak semestinya. Juga menerapkan sanksi bagi yang melanggar regulasi tanah.

Pemimpin Islam akan membiayai penelitian untuk menemukan teknik pertanian yang paling efektif. Juga untuk menemukan alat-alat pertanian yang paling canggih sehingga bisa mengoptimalkan produksi. Berbagai infrastruktur dan sarana prasarana pertanian juga akan disediakan. Misalnya ketersediaan bendungan, saluran irigasi, pupuk, benih, dan lain-lain.

Iklan
Iklan