BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp11,64 triliun atau sebesar 40,34 persen. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 29,66 persen.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi di acara Press Conference ALCo Regional Kalimantan Selatan di Aula Kanwil DJPb Kalsel, Jumat (28/6/2024) menambahkan, realisasi DBH sebesar Rp6,18 triliun (39,86 persen), Realisasi DAU sebesar Rp3,73 triliun (43,80 persen), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp28,40 miliar (2,66 persen), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp833,22 miliar (34,77 persen).
Selanjutnya, kata dia, realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp25,60 miliar (16,82 persen), Realisasi Dana Desa sebesar Rp842,98 miliar (57,71 perse).
“Realisasi TKD tertinggi di bulan Mei 2024 ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar 43,81 persen,” ucapnya.
Ditambahkan Sjafriadi, kinerja penyaluran DAK Fisik 2024 perlu diakselerasi karena baru 5 kabupaten/kota yang telah salur. Sampai dengan Mei 2024, tercatat 4 kabupaten yang telah merealisasikan Insentif Fiskal, yaitu Kabupayen HSU, Tanah Laut, Tapin, dan Kabupaten Balangan.
Dikesempatan itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, kinerja APBD Regional Kalsel sampai dengan 31 Mei 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,59 triliun atau sekitar 33,16 persen dari target, meningkat sebesar 11,34 persen jika dibandingkan tahun lalu.
Pajak Daerah terealisasi Rp1,34 triliun dan Retribusi Daerah sebesar Rp132,34 miliar, meningkat 171 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tapin sebesar Rp1,07 triliun (50,29 persen).
“Retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 171 persen disebabkan oleh meningkatnya retribusi jasa layanan umum sebesar 312 persen yoy,” tandasnya.
Disisi lain, kata Sjafriadi, peningkatan pajak daerah sebesar 9 persen disumbang dari PKB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran yang meningkat dibandingkan tahun 2023.
Selanjutnya, komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp10,60 triliun, dengan kontribusi 84 persen terhadap total pendapatan Daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp9,63 triliun (23,13 persen) tumbuh 15,05 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp3,63 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp2,43 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp1,47 miliar. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023.
Dia juga menyampaikan, sampai dengan bulan Mei 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 75,15 persen jika dibandingkan tahun lalu. Persentase realisasi belanja APBD terbesar per kabupaten/kota di Bulan Mei 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp807,49 miliar (48,64 persen).
“Secara nominal realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2,60 triliun (22,31 persen),” tandasnya.
Dikesempatan itu, Sjafriadi menjelaskan realisasi belanja negara sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp14,96 triliun, atau sebesar 38,96 persen dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,32 triliun (35,70 persen dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp11,64 triliun (40,00 persen dari pagu).
“Khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri serta gaji ke-13. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di periode semester I 2024 ini,” ujarnya.
Realisasi belanja yang masih perlu diakselerasi adalah Belanja Modal dan Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP). Sampai dengan Mei 2024, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp211,32 miliar (17,46 persen dari pagu).
Menurut Sjafriadi, rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024. Dalam rangka pemilu tahun 2024, dukungan anggaran pemilu hingga Mei 2024 telah terealisasi Rp474,63 miliar atau 80,67 persen dari pagu. Anggaran pemilu ini direalisasikan melalui KPU, Bawaslu, dan 4 KL lainnya. Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan presentase realisasi terbesar di Kalsel terdiri dari Bawaslu, KPU, Kementerian Agama, BPK, Kementerian Pertahanan, BKKBN, Kepolisian, BPKP, Mahkamah Agung, dan BKN.
Di sisi lain, Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi baru mencapai 20,07 persen, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 4,95 persem Atas capaian ini, satker DK/TP diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. (ful/KPO-3)
