Martapura, KP – Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat kunjungan kerja ke Pemkab Banjar, di Aula Manis Kantor Bupati, Martapura, Senin (29/07/2024).
Rombongan Komisi B tersebut disambut Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna didampingi Kabag Ekonomi Setda Ferdiansyah dan Plt Kabag Kesra Sugian Noor.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Sofyan Heryanto menyampaikan, maksud dan tujuan Kunker ini terkait pengendalian tingkat inflasi di daerah dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Biasanya menjelang Hari Raya Islam Idul Fitri dan Idul Adha, juga Natal dan Tahun Baru (Nataru) inflasi mengalami kenaikan.
“Ingin mengetahui kiat-kiat Pemkab Banjar mengendalikan inflasi agar tidak melambung tinggi karena secara umum Provinsi Kalsel tingkat inflasi masih bagus dan cukup terkendali,” katanya.
Staf Ahli Mada Taruna menjelaskan, Kabupaten Banjar merupakan daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tidak dihitung angka laju inflasinya. Dari 9 langkah konkret pengendalian inflasi yang disampaikan Mendagri dalam Rakornas, sampai saat ini Banjar telah melaksanakan 6 dari 9 langkah tersebut.
“Enam langkah itu melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan stok barang, mendapatkan informasi surplus komoditas, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,” rinci Mada.
Mada juga menyebutkan BUMD yang ada, yaitu PTAM Intan Banjar, PT Baramarta, PT Bank Kalsel, PT BPR Martapura Banjar Sejahtera dan Perumda Pasar Bauntung Batuah.
“Beberapa strategi menjalankan BUMD tersebut, diantaranya penguatan kebijakan dan permodalan, pengelolaan secara profesional dan sarana pelayanan publik yang mandiri,” ujar Mada.
Kabag Ekonomi Ferdiansyah menambahkan, Pemkab Banjar dan Kabupaten/Kota lainnya selalu mendapat dukungan Pemprov Kalsel untuk mengendalikan inflasi. Selain itu juga mengingatkan pada saat kejadian tertentu yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok naik.
“Biasanya sebelum atau menjelang lebaran dan nataru, kami melaksanakan pasar murah dan menjaga ketersediaan pasokan dengan rutin sidak ke pasar dan distributor melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan bersama satgas pangan,” jelas Ferdiansyah.
Kemudian sesudah lebaran dan nataru, juga dijaga ketersediaan stok barang karena biasanya persediaannya berkurang. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan daerah sekitar, seperti Kabupaten Tanah Laut untuk ketersediaan bahan pokok daging sapi. (Wan/K-3)
