Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Hukum & Peristiwa

Penyidikan Berkas Kasus Pegi Setiawan Dihentikan Kejati Jabar

×

Penyidikan Berkas Kasus Pegi Setiawan Dihentikan Kejati Jabar

Sebarkan artikel ini
1000482423
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (kanan) saat menerima berkas perkara kasus Vina Cirebon dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar (kiri) di Kantor Kajati Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/6/2024). (Antara/Kalimantanpost.com)

BANDUNG, Kalimantanpost.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memastikan telah menghentikan penyidikan atau SP3 berkas kasus Pegi Setiawan, kemudian pihaknya akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Polda Jabar.

“Pada tanggal 12 Juli 2024 tim jaksa telah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari teman-teman penyidik Polda Jabar tertanggal 8 Juli surat tersebut,” kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya di Bandung, Jumat (19/7/2024).

Kalimantan Post

Cahya mengungkapkan pihaknya akan membuat nota pendapat, kemudian pihaknya akan mengirimkan kembali surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Polda Jabar.

Keenam jaksa yang ditunjuk dalam kasus Pegi Setiawan ini, kata dia, masih bekerja dan baru mendapatkan surat SP3 dari Polda Jabar. Apabila para jaksa setuju kasus dihentikan, selanjutnya SPDP akan dikembalikan ke Polda Jabar.

“Penyidikan dari penyidik sudah memberhentikannya, tetapi pemberitahuannya baru diberitahukan kepada kami,” kata dia.

Sebelumnya, pada hari Senin (8/7) Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh pihak pemohon, Pegi Setiawan, terhadap Polda Jabar.

“Mengadili mengabulkan praperadilan penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum,” kata Eman dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. (Ant/KPO-3)

Baca Juga :  Kapolres: Penegakan Hukum Tetap Utamakan Perlindungan Anak dan Keadilan bagi Korban‎‎
Iklan
Iklan