JAKARTA, Kalimantanpost.com – Saling sindir dan melempar pernyataan yang cenderung bertentang kian membuat hubungan antara Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kian meruncing.
Mestinya, menurut AS Hikam, Menristek 1999-2001, keduanya hendaknya taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) masing-masing.
“Ibarat rel, mereka punya rel masing-masing, tidak bisa satu saja,” katanya saat menghadiri Silaturahmi Nasional Kader Penggerak : Penerapan Khittah NU dalam Politik Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dipantara Leadership Academy yang diselenggarakan di Jakarta Rabu (21/8/ 2024).
Lebih lanjut, AS Hikam menegaskan NU itu adalah kekuatan dari Ormas Islam yang terbesar di Indonesia dan dunia. “Ormas itu adalah bagian dari masyarakat sipil Indonesia, sedangkan PKB adalah organisasi politik atau orpol, yang merupakan dari bagian masyarakat politik Indonesia. Jadi keduanya secara kelembagaan mempunya jalannya masing-masing,” katanya.
Ia menilai jika akan dilakukan rekonsiliasi atau islah, harus melakukan tabayyun dengan berbagai cara. AS Hikam menyebutkan bisa dilakukan secara pribadi atau perorangan.
Kedua, dalam melakukan Tabayyun, imbuhnya , itu jangan dulu melibatkan media massa. “Karena kalau itu dilakukan, biasanya media massavitu terlebih dahulu melakukan spekulasi. Mestinya diam-diam, setelah ada keputusan, baru dishare ke media. Setelah itu baru media berhak melakukan opini atau analisis-analisisnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, KH Adnan Anwar Ketum Panata Dipantara menyatakan potensi klonflik memang selalu ada. “Saya meliput Mukhtamar 1979 di Semarang, dan saat itulah pak Syaikhu keluar dari PBNU. Baru kemudian memusatkan perhatiannya dengan membentuk lembaga dakwah. Jadi itulah fenomena yang harus disikapi secara dewasa dan bijak,” katanya.
Adapun menurut KH As’ad Said Ali, Waka BIN 2000-2011, terkait konflik PBNU dan PKB menurutnya itu hanya perbedaan pendapat saja.
“Konflik ini biasa terjadi, karena overlep. Orang PKB dan NU itu bolak-balik sama, ya temen-temanya yang dulu. Antara PBNU dan PKB. Seperti Saifullah Yusuf, sekarang NU, dulu di PKB juga. Jadi itulah kira-kira yang terjadi karena melihat perkembangan dari aspek yang berbeda. Akhirnya penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara keduanya,” katanya.
Wakil Kepala BIN 2000-2011 menegaskan, Khittah itukan soal prinsip dasar sejak 1926. Dalam perjalanannya melahirkan PKB sebagai kendaraan politik pasca Reformasi. “Sedangkan PBNU bergerak dalam dakwah, sedang PKB bergerak dalam level politik, penampung aspirasi warga NU (Nahdliyin). Maka mestinya berjalan beriringan,” katanya.
Jadi, katanya, perbedaan ini karena Indonesia luas. “Maka kalau terjadinya kepentingan yang berbeda itu ya lumrah saja. Kalau berita berada ditatran elit saja, ibaratnya ketika ada angin kemudian datang hujan, jadi itu (konflik) gak akan lama,” katanya memprediksi. (Kalpost biro jakarta)
