Puluhan Anggota DPRD Tanah Bumbu Periode 2024-2029 Diambil Sumpah dan Janji

Batulicin, Kalimantanpost.com – Sebanyak 35 Anggota DPRD Tanah Bumbu Periode 2024-2029 Resmi Diambil Sumpah dan Janji di Ruang Rapat DPRD Tanah Bumbu, 26/8/2024 Senin. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di pimpin langsung oleh ketua pengadilan Negri dalam

Rapat Paripurna DPRD Tanbu yang dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta keluarga anggota dewan terpilih. Ada pun para anggota DPRD yang dilantik berasal dari empat daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar dalam sambutannya mengajak dan menekankan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota DPRD Tanah Bumbu.

“Melalui momentum  berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilantik pada hari ini.

“Atas nama Pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemunggutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu,”kata Zairullah.

  Ucapkan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Rekan-rekan Media/Pers, serta seluruh masyarakat yang turut mensukseskan pelaksanaan Pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai.

Zairullah menambahkan, Pasal 18 ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal itu terdapat dua hal yang perlu dicermati para anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Pertama, secara konseptual maupun legal-formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meletakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan Kepala Daerah.

Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui Partai Politik, tentu memiliki perbedaan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.  Oleh karena hal yang perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

Selain itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya. Saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi DPRD, yaitu: 1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda); 2) Fungsi Penyusunan Anggaran; dan 3) Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda, merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah.

Disamping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat.

Kemudian, Fungsi Anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. 

Sedangkan fungsi pengawasan, merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional. Baik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah maupun kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah secara umum.

Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memilik hak yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni :

Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Hak Angket, sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan Pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD, sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan checks and balances pada penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Dalam kedudukan DPRD sebagai Mitra Kepala Daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah dipertegas –tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat checks and balances.

Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian, dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, saya mengharapkan Bapak/Ibu para Anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan, hingga Pelantikan Kepala Daerah terpilih Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dimana suksesnya penyelenggaan pemilu nantinya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama.

Pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata, dilihat dari sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, kemampuan (skill) yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggungjawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku (attitude) yang baik. 

Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun, perlu diingat bahwa pelaksanaanya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya.

Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legistalif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Akhir kata, saya ucapkan “Selamat Bekerja” kepada para Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap, dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggot DPRD dapat menjankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti,” pungkasnya. (rel/han)