Oleh : Hikmah, S.Pd
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Generasi
Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin pepatah tersebut yang sedang dirasakan oleh sebagian rakyat di negeri ini. Sunguh sangat miris kondisi masyarakat di negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, hampir semua kebutuhan pokok masyarakat sulit mendapatkannya bahkan bisa dianggap seperti barang langka yang mahal harganya sehingga hanya segelintir orang yang bisa menikmatinya. Sesungguhnya kebutuhan pokok tidak hanya terkait pangan, sandang, dan papan saja tetapi kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah termasuk bagian dari kebutuhan pokok.
Saat ini pendidikan terutama perguruan tinggi termasuk barang langka yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki dana yang cukup, ditambah lagi dengan kenaikan UKT. Tanpa kenaikan UKT saja pendidikan di perguruan tinggi sulit untuk didapatkan oleh semua anak di negeri ini. Sebenarnya siapa yang bertanggungjawab atas pendidikan generasi mengapa sampai saat ini perguruan tinggi sulit dinikmati oleh semua anak di negeri ini?
Ditengah peliknya permasalahan pendidikan di negeri ini, Beberapa waktu lalu viral pernyataan salah satu menteri yang menyatakan bahwa kesulitan pembiayaan kuliah dapat memanfaatkan pinjaman online (pinjol) sebagaimana diberitakan oleh beberapa media online. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai adopsi sistem pinjaman online (pinjol) melalui perusahaan P2P lending di lingkungan akademik adalah bentuk inovasi teknologi.
“Pinjol ini memang sudah mengandung arti kesannya negatif. Tetapi, kan ini sebuah inovasi teknologi. Akibat dari kita mengadopsi teknologi digital terutama, dan ini sebetulnya kan peluang bagus asal tidak disalahgunakan dan tidak digunakan untuk tujuan pendidikan yang tidak baik,” ungkap Muhadjir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. (tirto.id, 3/7/2024).
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung wacana student loan atau pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah. “Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu termasuk pinjol,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta. (www.cnnindonesia.com, 2/7/2024)
Viral pernyataan Menteri terkait pembayaran kuliah dengan pinjol, sebagai bentuk inovasi teknologi yang dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, sikap pejabat yang demikian menunjukkan rusaknya paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapiitalisme yang malah mendukung pengusaha pinjol, yang menghantarkan kerusakan dan merusak masyarakat. Juga membuktikan lepasnya tanggungjawab negara dalam tercapainya tujuan pendidikan. Di sisi lain, juga menggambarkan rusaknya masyarakat dan pragmatisme akibat kemiskinan dan gagalnya negara mensejahterakan rakyat.
Bukannya membantu bagaimana agar anak bangsa ini dapat dengan mudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dengan murah bahkan gratis, malah menjerumuskan ke jurang masalah yang lebih dalam lagi yaitu menjerumuskan ke dalam dosa riba yang sangat jelas diharamkan oleh aturan agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk di negeri ini. Solusi kesulitan kuliah dengan memanfaatkan pinjol sesugguhnya bukanlah solusi hakiki bahkan cara tersebut bisa dikatakan mengatasi masalah dengan masalah baru lagi sehingga tidak menuntaskan masalah yang sebenarnya.
Melakukan sesuatu yang dilarang agama sama dengan telah bermaksiat, ketika maksiat dilakukan bahkan didukung sama artinya telah mengundang bala untuk didatangkan. Mau berapa banyak lagi bala bencana didatangkan agar bangsa dan pemangku kebijakan di negeri ini sadar dengan kemaksiatan yang sudah dilakukan.
Asas dari sistem yang sedang mencengkam negeri ini yaitu kapitalisme sekuler hanya menilai sesuatu dari manfaatnya belaka, yang menilai manfaatnya pun hanya manusia saja yang penuh dengan keterbatasan dan menghalalkan segala cara, selama tidak ada yang melaporkan merasa dirugikan, kalaupun ada yang melaporkan maka duit akan bermain yang berduit akan menang. Sadarlah wahai penduduk negeri ini bahwa kita saat ini sedang dicengkram oleh sistem yang rusak.
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat dalam semua bidang kehidupan, termasuk mewujudkan kesejahteraan dan komitmen dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Islam menetapkan pejabat adalah teladan umat, pemimpin umat yang senantiasa taat syariat, dan menjadikan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tuntunan syariat.
Masihkah kita berharap pada sistem kapitalisme sekuler yang rusak dan merusak ini? Tidakkah kita ingin merasakan hidup berkah dalam ketaatan kepada syariat kaffah yang telah terbukti selama 13 abad lebih memimpin peradaban dunia dan memberi rahmat kepada seluruh alam. Tentunya sebagai muslim kita ingin membuktikan keimanan dengan menjalankan seluruh perintah agama baik dalam kehidupan pribadi bermasyarakat maupun bernegara dan tentunya tidak hanya sebatas keinginan tetapi harus ada perjuangan dan doa agar terealisasi penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan kita di segala bidang.
