MARABAHAN, Kalimantanpost.com –
Salah satu unsur yang dinilai di reformasi birokrasi, bagaimana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa dijalankan oleh satu daerah yang mana indikatornya dibuat oleh pemerintah pusat.
“Indikator ini supaya mengukur sejauh mana komitmen terhadap SPBE terlihat,” ungkap Sekdakab Batola Ir H Zulkipli Yadi Noor saat memimpin rapat capaian input dokumen evaluasi mandiri SPBE oleh tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam sambutannya Zulkipli mengatakan untuk bersama mendorong kinerja peningkatan SPBE di Barito Kuala. “Mohon dipahami subtansi nya bukan sekedar angka tapi kita memahami SPBE ini dilaksanakan. Emang salah satu kunci kenapa SPBE ini di dorong untuk meningkatkan kerja pemerintah terkait efiensi kemudian transparansi dan kreatifitas,” katanya.
Ia juga menambahkan hari reformasi tahun depan menjadi pertimbangan untuk peninilaian atau pemberian besarnya TPP jadi sekarang bobotnya tahun depan itu 30 persen nilai reformasi dan nilai reformasi sudah B atau di angka 68. Lanjut, berkaitan dengan arsip Zulkipli harap APBD perubahan sudah dialokasikan untuk penyusunan arsitektur.
“Hari ini mengevaluasi hasil mandiri seperti apa dan dari pengalaman sebelumnya diperbaiki tidak hanya penilaian SPBE dan lain-lain. Kalau penilaian mandiri nanti dibandingkan penilaian re dari pemerintah atau tim pasti akan turun dan mudah-mudahan ini mandiri tapi betul-betul ada asigment yang ketat. Tahun lalu penilaian kita 25,9 itu cukup saja dan nilai mandiri itu sudah 35,6 itu berarti sangat baik,” pungkasnya (agung/KPO-3)
