Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Opini

MENGAWAL KRISIS

×

MENGAWAL KRISIS

Sebarkan artikel ini

Oleh : CAKRAWALA BINTANG

Jika terus mengikuti masalah-masalah yang terjadi di dalam pemerintahan untuk bisa stabil, memang memerlukan kecerdasan serta memerlukan petunjuk dari Tuhan. Karena sudah keluar pernyataan-pernyataan, jika Pemilu terakhir adalah yan paling buruk dalam sejarah Indonesia ini. Tentu saja sebenarnya itu merupakan sebuah kenyataan, jika selama ini di dalam peristiwa pemerintahan lima tahun awal, ada prediksi tidak perlu dilanjutkan pada periode kedua. Karena pada periode pertama itu ibarat raport sudah banyak merahnya, ternyata itu memang kontrol yang benar. Namun karena entah mengapa, memang di dalam kebenaran itu selalu berpasangan dengan kejahatan. Bahwa yang namanya kebenaran selalu berusaha taat pada jalur aturan dan hukum. Namun bagi kejahatan, tanpa aturan hukum penentu,melakukan segala cara untuk menang. Sebagai akibatnya keadaan yang semakin kritis ini, sebagai tanda kelanjutan jika kelompok tidak taat pada aturan yang benar, menguasai pemerintahan.

Baca Koran

Namun itu tidak berarti hanya mereka saja yang terkena akibatnya. Atau mereka saja yang harus menyelesaikan masalah krisis sebuah pemerintahan itu. Mereka yang beroposisi atau lawan kelompok yang berkuasa itu juga terkena dampaknya. Maka artinya semuanya kembali kepada setiap orang akhirnya berusaha untuk menyelamatkan negara daripada krisis yang semakin rawan. Ini lebih berat daripada melawan Belanda, karena sepertinya ini adalah pertandingan babak selanjutnya daripada masalah kemerdekaan pada awa mula berdirinya negara Indonesia yang tercinta ini.

Jika menyimak buku tentang “Perjalanan DPR”, yang pengantarnya adalah Budiarto Shambazi (wartawan senior dan Penulis Kolom Politika),dalam perjalanan sepuluh tahun setelah reformasi itu. Dimana kebebasan politik telah terbentuk dengan baik, Pers yang bebas dan menjadi bagian kontrol publik tumbuh dengan sangat subur. Pada awalnya memang hubungan desentralisasi daerah dan pusat juga bagus dan berjalan sesuai dengan amanah reformasi. Dicabutnya dwi fungsi ABRI, serta gerakan masyarakat sipil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan penyeimbang dari kontrol kebijakan.Di mana proses perdebatan politik itu berjalan secara terbuka dan merupakan bagian yang tidak tabu di dalam masyarakat.

Baca Juga :  PENGORBANAN UNTUK SIAPA?

Namun pesoalan utama daripada sebuah negara dan pemerintahan itu masih juga mendapat keluhan di mana persoalan pengangguran dan kemiskinan seolah belum tersentuh sama sekali setelah reformasi itu. Dimana tanda-tanda itu telihat pada 2008, atau menjelang sepuluh tahun reformasi, dikabarkan harga-harga kebutuhan pokok itu naik tak terkendali. Itu merupakan sejarah awal yang akhirnya pada sekarang ini, merupakan masalah yang belum selesai. Karena akibat primer yang menjadi rusak, akan merusak selanjutnya tentang sekunder juga yang kebutuhan ketiga. Di mana terjadi masalah pendidikan dan biayanya sekolah anak-anak menjadi terganggu. Ternyata masalah korupsi menjadi tumbuh, karena kebutuhan semakin meroket.Terjadinya perceraian, karena ketidakmampuan mengendalikan rumah tangga. Keluarga yang tercerai berai itu,akhirnya tumbuh anak tanpa pendidikan, yang rawan lakukan kriminalitas. Pada akhirnya masyarakat akan menjadi rusak dan tak terkendali. Maka pihak penegak hukum yang paling bawah atau kepolisian, kebanyakan tugas dan juga akhirnya merupakan hal yang sulit untuk tegakkan keadilan.

Jika negara atau rakyat, tidak kembali pada hukum dasar kehidupan atau syariat Islam makin jauh.

Iklan
Iklan