BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Calon Gubernur Kalsel, Hj RAudhatul Jannah, yang kerap disapa Acil Odah menolak keras praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang kerap dimanfaatkan banyak pihak untuk meraih jabatan tertentu.
“Paling pantang jadi pengemis, meski pada suami sendiri. Itu prinsip hidup saya sejak dulu,” tuturnya di hadapan ratusan orang yang hadir pada Rakerdasus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalsel, Minggu (13/10/2024).
Kehadiran Acil Odah pada kesempatan tersebut menjadi yang pertama kalinya setelah sempat ‘menghilang’ pasca OTT KPK RI yang menyeret pejabat di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi dan status tersangka yang disematkan kepada Gubernur, Sahbirin Noor, pada pekan lalu.
Kemunculan itu juga jadi pembuktian bahwa dirinya tetap maju dalam Pilgub Kalimantan Selatan tahun ini dan tidak terpengaruh masalah apapun yang sedang terjadi.
Bahkan Acil Odah menyampaikan kiprahnya mulai dari bawah, saat diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Kaltim, kemudian meniti karir hingga terakhir menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kalsel melalui perjuangan panjang.
Untuk itu, Acil Odaj menjanjikan apabila terpilih sebagai Gubernur Kalsel maka tidak akan ada benturan kepentingan dalam pemerintahannya.
“Saya lahir bukan dari kalangan pengusaha atau orang kaya. Saya lahir dari veteran pejuang. Ini yang saya terapkan dalam hidup, yakni terus berjuang,” tambahnya, pada kegiatan yang juga dihadiri Calon Wakil Gubernur Kalsel, HA Rozanie Himawan Nugraha.
Ditegaskannya, apabila ada yang kurang maka diperbaiki dan sudah baik akan dikembangkan lagi demi kemajuan masyarakat Banua.
Hal ini sesuai visi besar “Banua Maju Menuju Indonesia Emas”, Ia menegaskan bahwa dirinya dan Rozanie, selalu mengedepankan kepentingan rakyat untuk peningkatan kesejahteraan.
Terkait sejumlah isu yang muncul beberapa waktu terakhir, Ia berharap hal itu tidak menyurutkan semangat juang tim pemenangan dalam menyatukan tekad.
“Semoga jadi pertimbangan agar tidak mudah tertipu oleh fitnah dan hasutan yang tujuannya untuk menghalang-halangi,” tambah Acil Odah.
Lebih lanjut diungkapkan, penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan dan bermasyarakat, menjadi salah satu fokus utama. Salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas hidup secara inklusif dan responsif gender berbasis masyarakat religius dan berbudaya.
“Peningkatan serta penguatan peran perempuan menurutnya penting untuk dilakukan agar ada pemerataan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalsel,” ujarnya.
Apalagi tak sedikit kaum perempuan yang punya kemampuan dan kapabilitas untuk memimpin, baik di keluarga, pekerjaan hingga pemerintahan, tanpa meninggalkan kondratnya sebagai anak, istri maupun seorang ibu.
Hal itu, menurutnya, dapat terlihat dari mulai banyaknya kiprah dan kontribusi kaum perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan politik.
“Baik di tingkat daerah maupun nasional yang seharusnya membuka mata atas pentingnya kesetaraan dalam mendapatkan hak yang sama untuk berkarya,” tegasnya. (lyn/KPO-4)
