Banjarmasin, Kalimantanpost.com – Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengungkapkan anggaran pembebasan lahan di Kota Banjarmasin sangat mahal dan cukup menguras APBD.
Hal ini dikatakannya dalam Sosialisasi Pembebasan Lahan Untuk Camat dan SKPD di Hotel Nasa, Selasa, (09/10/2024).
Menurutnya, untuk membebaskan lahan seperti pembangunan Jembatan Sungai Lulut menguras 80 milyar rupiah per tahun, Jembatan Alalak menguras 40 milyar rupiah untuk pembebasan lahan, hingga program Revitalisasi Sungai Veteran sebesar 40 milyar rupiah.
Besarnya anggaran ini bahkan sempat membuat anggaran Disperkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman) hampir 80 persen atau sebesar 80 milyar rupiah dari 100 milyar rupiah digunakan untuk pembebasan lahan.
Ibnu Sina menekankan agar Pemko Banjarmasin memiliki Bank Tanah agar menekan harga pembebasan lahan.
“Harusnya pemko punya tabungan sendiri, punya simpanan tanah lah sehingga tidak perlu kalau ada pembangunan harus nukar ke masyarakat, membuat harganya tinggi sekali” kata Ibnu Sina.
Sementara, untuk penentuan harga tanah untuk keperluan pembebasan lahan sepenuhnya ditentukan oleh Tim Apraisal.
Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandy Wijaya mengatakan persoalan pembebasan lahan dengan pembangunan Infrastruktur Kota Banjarmasin.
Pengadaan lahan ini harus mengikuti time line perencanaan atau Studi Kelayakan 2 tahun sebelum proyek berjalan dan proses pembebasan lahan dilakukan satu tahun sebelum proyek dimulai.
“Hal ini agar setiap proyek pembangunan sudah Clean dan Clear dalam pembebasan lahan” kata Chandra Iriandy Wijaya. (mar/K-3)
