BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Pjs Wali Kota Banjarbaru Hj Nurliani menghadiri Acara High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), bertempat di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, Selasa (29/10/2024).
Hj Nurliani menyambut baik pelaksanaan High Level Meeting tersebut, karena itu merupakan salah satu implementasi dari peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2021-2025 untuk Kota Banjarbaru.
ETPD tersebut diungkapkannya telah ditetapkan pada 2 Agustus 2021 lalu dalam rangka mewujudkan program nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Bunda Nunung, panggilan akrab Hj Nurliani menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan memberikan materi pada hari ini baik dari Perwakilan BI Provinsi Kalsel, OJK Provinsi Kalsel, dan kepala bank Kalsel cabang Banjarbaru.
Dia berharap kegiatan itu mampu memperkuat sinergitas kita dalam mendukung percepatan, perluasan digitalisasi dan penguatan akses keuangan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
“Tantangan yang menjadi catatan dalam capaian indeks ETPD ini adalah peningkatan pemahaman petugas yang komprehensif di masing-masing SKPD terkait, mengenai sejauh mana implementasi ETPD di Kota Banjarbaru untuk menjaga konsistensi dan ketersediaan data realisasi, serta integrasinya terhadap sistem informasi keuangan di Kota Banjarbaru,” katanya.
Hal tersebut sambung, Bunda Nunung, tentu harus menjadi perhatian kita bersama terutama para kepala SKPD, agar ada peningkatan skor yang signifikan terhadap indeks ETPD bagi Pemerintah Kota Banjarbaru.
Nurliani meminta kepada seluruh kepala SKPD, Camat dan Lurah, terkait program digitalisasi ini hendaknya harus didukung dengan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar pemanfaatan kanal non tunai dan digital bisa menjadi lebih optimal sehingga diharapkan nantinya akan berimplikasi positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tentunya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat lebih diperkuat, melalui perumusan inovasi program-program unggulan daerah, dengan tetap mengutamakan asas kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Sfr/KPO-3)
