BARABAI, Kalimantanpost.com – Bawaslu Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) kembali mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, dengan sasaran siswa SMA sederajat, yang merupakan pemilih pemula.
“Sebagai penerus bangsa, mereka juga harus ikut mengawasi Pilkada ini agar berjalan lancar dan jujur,” kata Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten HST, M Taufik Rahman, Rabu (23/10), di gedung Serba Guna Desa Durian Gantang Kecamatan LAS.
Taufik menambahkan, sosialisasi pengawasan partisipatif ini untuk meningkatkan peran masyarakat, pemilih pemula dan generasi muda dalam mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang demokratis dan berintegritas.
Deklarasi tersebut, juga melibatkan sejumlah pelajar di beberapa sekolah digelar oleh Panwascam.
“Karena wilayah HST dikategorikan rawan tinggi pada Pilkada 2024 ini, maka perlu upaya-upaya yang lebih masif kami lakukan guna mencegah potensi-potensi pelanggaran,” tambahnya.
Salah satunya, adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat mengawasi dan berani melaporkan jika melihat adanya dugaan pelanggaran.
Ia menuturkan, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.
“Mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil itu tidak hanya menjadi tugas penyelenggara Pemilu, karena SDM-nya sangat terbatas, masyarakatlah yang harus turut andil dan berpartisipasi,” ujarnya.
Ditambahkannya, pengawasan partisipatif tentunya bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan pemilihan.
“Dengan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang turut mengawal jalannya Pilkada agar berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undang,” katanya.
Sementara itu, narasumber dari Banjarmasin, Verinia Pura Damaiyanti mengatakan, pada Pemilu 2024, kita telah memilih presiden, anggota DPR dan DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
“Nanti pada 27 November, kita akan memilih kepala daerah, baik gubernur dan bupati/walikota,” tambahnya.
Verinia menambahkan, dari sekian calon kepala daerah, termasuk wakil rakyat, hanya segelintir yang berhasil duduk, dan mereka yang terpilih ini adalah wakil rakyat atau pelayan rakyat.
“Mereka dipilih rakyat dan digaji oleh rakyat juga dari pajak dan sebagainya. Kalau tidak dipilih rakyat, mereka bukan siapa-siapa. Seharusnya mereka benar-benar melayani,” katanya.
Sementara itu, narasumber Dr Muhammad Alif, MSI mengatakan, siswa adalah calon pemimpin ke depan, yang sudah kelihatan sejak masa sekolah, karena sering mengikuti organisasi, baik itu OSIS dan PMR, dan lainnya.
“Biasanya mereka aktif waktu muda, karena kalau sudah biasa mengalami konflik, itu namanya belajar manajemen konflik,” katanya.
Apalagi sejarah memperlihatkan peristiwa di Indonesia pasti diawali dari pengerakan pemuda.
“Pada 1945, siapa yang merdekakan Indonesia, dan pada 1965 juga pemuda turun tanggan dan pada 1998 juga oleh pemuda,” tambah Alif.
“Kenapa kalian harus diberikan pendidikan politik, karena kalian pemuda nanti yang akan menjadi pemimpin, hanya harus di bentuk pondasinya saja.
Dalam pilkada ini kalin sebagai pemilih pemula dan juga harus ikut andil untuk mengawasi jalannya Pilkada ini,” tegasnya. (ary/KPO-4)
