Di Tengah Pelantikan Anggota DPR, Daya Beli Masyarakat RI Justru Makin Terpuruk

JAKARTA, Kalimantanpost.com – Di tengah kemeriahan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024), situasi ekonomi masyarakat Indonesia justru menghadapi tantangan serius. Hal ini dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data terbaru yang menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat dalam lima bulan terakhir.

Acara pelantikan yang digelar di Gedung MPR/DPR dengan pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, H.M. Syarifuddin, dengan didampingi rohaniawan dari masing-masing agama berjalan dengan lancar.

“Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta UUD 1945, merupakan bagian dari sumpah yang harus dijalankan dengan ikhlas dan jujur,” ujar Syarifuddin dalam acara yang berlangsung di tengah suasana penuh antusiasme tersebut.

Namun, di luar gedung parlemen, masyarakat Indonesia menghadapi realita yang kontras. Data BPS untuk bulan September 2024 menunjukkan deflasi sebesar 0,12% secara bulanan, menambah deretan penurunan indeks harga konsumen (IHK) yang terus terjadi sejak Mei 2024.

Penurunan ini menunjukkan indeks harga konsumen turun dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024, menandai deflasi selama lima bulan berturut-turut.

Plt Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi ini berpotensi mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat. “Apakah ini benar-benar mencerminkan penurunan daya beli, perlu dilakukan kajian lebih dalam, karena tidak bisa disimpulkan hanya dari angka inflasi,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, (01/01/2024).

Lebih lanjut, Amalia memaparkan bahwa deflasi pada September 2024 ini lebih tajam dibandingkan bulan sebelumnya, di mana deflasi Agustus tercatat sebesar 0,03%. Kondisi serupa pernah terjadi pada 1999 pasca krisis moneter, di mana deflasi berkepanjangan berlangsung selama tujuh bulan.

Menurut Amalia, deflasi yang terjadi pada 2024 disebabkan oleh melimpahnya pasokan barang di pasar, sehingga mempengaruhi harga dan daya beli masyarakat. Meski demikian, situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah perubahan besar di parlemen.

Sementara itu, pelantikan anggota DPR yang baru tetap menjadi sorotan publik, di mana harapan akan perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi tuntutan utama kepada para wakil rakyat yang baru dilantik. (ed.A)