MARABAHAN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) telah melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 melalui zoom meeting.
Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BPN, Kepala Bank Kalsel Kab. Batola dan sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Batola.
Sekretaris Daerah Batola, H Zulkipli Yadi Noor mengatakan, berdasarkan hasil rapat, seluruh perangkat daerah terkait fokus dan melakukan percepatan dalam pemenuhan indikator MCP KPK sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
“Sampai saat ini Pemkab Batola sudah mencapai 76% dan posisinya nomor satu di Kalimantan Selatan,” katanya.
“Mudah-mudahan bisa mempertahankan tinggal beberapa bulan lagi, serta bertekad secara umum bisa mencapai target 92%,” jelasnya.
Monitoring Center for Prevention KPK merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi, agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kabupaten Batola termasuk daerah bebas korupsi sebagai penyandang predikat urutan nomor satu Kalsel dan nomor empat nasional cukup berat dalam menyikapi hal ini Pemkab Batola berupaya tetap akan memenuhi seluruh kriteria-kriteria yang diperlukan untuk itu,” tegas Sekda Batola.
Zulkipli juga menekankan agar senantiasa dilakukan perbaikan capaian Nilai MCP KPK RI dan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan KPK RI di Lingkungan Pemkab Batola.
“Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring langsung progres MCP KPK RI pada setiap PIC Masing-masing Instansi, disamping itu perlu diagendakan pertemuan setiap bulan guna memantau implementasi progres 8 sektor yang di intervensi MCP KPK RI sebagai upaya nyata mendukung tindakan pencegahan Korupsi di Kabupaten Barito Kuala,” pintanya.
Melalui monitoring terhadap indikator-indikator pencegahan korupsi, diantaranya konsistensi perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah, ketepatan waktu penetapan APBD, transparansi APBD, dan lain-lain.
SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi baik pihak internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi. Perbedaan penilaian diantara keduanya adalah MCP pada tahap input, sedangkan SPI pada level output. (adv/agung/KPO-4)
