BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil meningkatkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 8,94 poin, dari sebelumnya 72,27 poin (kategori sedang) menjadi 81,21 poin (kategori baik).
Dengan capaian ini, Kalsel kini masuk dalam kategori Daerah Informatif, setelah pada tahun sebelumnya berada dalam kategori Daerah Menuju Informatif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, mengungkapkan bahwa peningkatan ini merupakan hasil evaluasi oleh 10 Informan Ahli Komisi Informasi Pusat. Informan tersebut berasal dari berbagai unsur, seperti masyarakat umum, akademisi, dunia usaha, dan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur tiga dimensi utama: politik, hukum, dan ekonomi.
“Alhamdulillah, ketiga dimensi ini dinilai positif dan cukup signifikan, sehingga membawa IKIP Kalsel ke dalam kategori baik,” kata Muslim.
Peningkatan ini menandakan bahwa iklim keterbukaan informasi publik di Kalimantan Selatan semakin baik. Peran aktif seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian ini.
Menurut Muslim, yang menonjol dari peningkatan ini adalah jaminan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Dengan IKIP yang tinggi, masyarakat di Kalsel dapat mengakses informasi publik tanpa hambatan atau intimidasi dari badan publik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel untuk memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel.
Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang keterbukaan informasi publik, Diskominfo Kalsel berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan nilai IKIP.
Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengakses informasi publik melalui berbagai badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami terus mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam mencari dan menyebarkan informasi publik, sehingga semua komponen masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kalsel,” jelas Muslim.
Selain itu, Diskominfo Kalsel berencana membangun sinergi dengan berbagai pihak seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pers, akademisi, dan komunitas lainnya.
Tujuannya adalah menciptakan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik di Kalsel.
“Diharapkan, dengan kerja sama ini, informasi publik di Banua dapat lebih mudah diakses dan disebarluaskan, sehingga mendukung peningkatan pembangunan di berbagai sektor,” tambahnya.
Peningkatan IKIP ini juga menunjukkan bahwa Kalsel terus berupaya memperkuat transparansi dalam pemerintahan, dengan harapan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.(dev/KPO-4)
