BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kelanjutan sejumlah proyek Dinas PUPR baik yang termuat kasus OTT beberapa waktu lalu maupun yang tidak tersandung.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (16/10/2024).
Menurut Roy begitu sapaan akrabnya, ketiga proyek yang tersandung OTT KPK dan proyek lainnya saat ini stop pengerjaan hingga turun arahan dari KPK RI untuk langkah langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel terhadap seluruh proyek yang sudah berkontrak tersebut.
“Kita masih tunggu surat dari KPK terkait langkah apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya OTT, sampai saat ini balasan resmi dari KPK belum kita dapatkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita terima,” ucapnya.
Meski demikian Roy menegaskan terkait proyek lainnya yang sudah kontrak tetap jalan kontraknya dengan sebagaimana mestinya, kecuali tiga proyek yang tersandung dengan kasus OTT, yakni dilakukan pemberhentian pengerjaan sementara menunggu arahan dari KPK RI.
“Proyek yang lainnya ini masih kontraknya jalan, kalau yang terkait ott distop dulu, kita tunggu arahan dulu dan kita liat nanti arahannya seperti apa,” beber Roy.
Ia juga melakukan konsultasi terhadap proyek lainnya terlebih soal pembangunan fisik dengan KPK RI agar kedepannya tidak salah melangkah seperti yang sudah terjaring OTT beberapa waktu yang lalu.
“Kalau kita liat kontrak ya tetap jalan, tapi pelaksanaannya kita tunggu arahan dari KPK, Biar kita tidak salah melangkah kedepannya, jadi kita konsultasikan bersama KPK,” kata Roy.
Disisi lain, Ia menerima masukan dan catatan masing masing fraksi DPRD Kalsel dalam pandangan umum Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi setempat Tahun 2025 diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD jajarannya.
Sekda Prov Kalsel Roy itu menjawab pandangan umum 7 fraksi pada rapat paripurna DPRD Kalsel dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK SH MH Rabu (16/10/2024) siang.
“Jadi saran dan masukkan dari fraksi-fraksi Dewan sebagaimana termuat dalam pemandangan umum terhadap RAPBD Kalsel 2025 itu penting untuk penyempurnaan APBD di segala hal,” paparnya.
Menurutnya, Pemprov Kalsel berusaha lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang, lebih lebih ditahun 2025 akan datang. Karena itu, APBD 2025 Diharapkan dapat menopang untuk mencapai ‘Kalsel MAJU’ sesuai dengan tema Banua yaitu Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Sebab dalam pandangan umum tujuh fraksi di DPRD Kalsel menekankan pentingnya transparansi, efesien dan efektif dalam penggunaan anggaran, agar tepat guna, kemudian tidak bermasalah hukum dikemudian hari.
Jadi RAPBD Kalsel 2025 Pendapatan Daerah Rp10,4 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 5 triliun lebih, serta dari pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya Rp1,1 triliun lebih dengan pengeluaran Rp50 miliar lebih.
Tujuh fraksi yang menyampaikan pemandangan umum adalah, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi FKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra,Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Gabungan yaitu Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Sfr/KPO-1)
