Martapura, Kalimantanpost.com – Rapat Paripurna digelar agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Banjar masa jabatan 2024-2029, di Gedung Wakil Rakyat setempat, Martapura, Senin (30/09/2024).
Pengangkatan pimpinan DPRD Banjar tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalsel dibacakan Sekretaris DPRD Aslam. Menetapkan Ketua H Agus Maulana dari Partai Golkar dan 3 Wakil Ketua, yakni Irwan Bora dari Partai Gerindra, Akhmad Rizanie Anshari dari Partai Nasdem dan KH Ali Murtadho dari PPP.
Pengambilan sumpah/janji dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kurniawan Wijonarko.
Ketua DPRD Agus Maulana berharap kerjasama serasi dengan pemerintah daerah selaku mitra dan dukungan semua pihak agar dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dengan baik.
“Kami ingin menggugah kembali kesadaran akan tanggung jawab besar memegang amanah rakyat yang menginginkan untuk bersatu padu dan mampu membangun kondisi masyarakat yang lebih stabil dalam bidang politik, sosial dan ekonomi,” katanya.
Pjs Bupati Akhmad Fydayeen mengatakan, pimpinan DPRD yang baru dapat melaksanakan tugas sepenuh hati, tetap meminta petunjuk Allah SWT serta berpegang pada pilar-pilar utama kebangsaan, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
“Pimpinan DPRD bukan sekedar jabatan atau kedudukan, tapi sebuah amanah merealisasikan cita-cita bersama agar daerah lebih maju, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu pimpinan baru ini dapat melaksanakan tugas mulia melibatkan semua elemen politik dan masyarakat,” harapnya.
Dijelaskan Akhmad Fydayeen, institusi DPRD menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa yang ideal dan hadir di tengah masyarakat menyuarakan suara rakyat.
“Zaman digitalisasi ini, sebuah lembaga legislatif menjadi sorotan di tengah terpaan arus media sosial, sehingga harus terbuka mengadopsi kehendak dan tuntutan zaman serta suara masyarakat,” jelasnya.
Akhmad Fydayeen juga berharap pimpinan DPRD dapat memperkuat fungsi dasar Dewan sendiri, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.
“Ketiga fungsi ini harus sejalan dan saling mendukung, sehingga melahirkan produk-produk legislasi yang relevan dengan masyarakat, melakukan pengawasan seksama dan responsif pada kebutuhan rakyat serta memastikan alokasi anggaran yang mampu mendorong kesejahteraan dan keadilan,” pungkasnya. (Wan/K-3)
