Banjarmasin, Kalimantan post.com – Banyaknya APK (Alat Peraga Kampanye) yang dipasang tidak sesuai ketentuan dan merusak keindahan kota, membuat gerah Satpol PP dan Bawaslu.
APK ini secara gamblang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Serta Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Banjarmasin, Hendra, mengatakan sudah ada beberapa laporan terkait pelanggaran pemasangan APK
Namun, untuk menertibkan APK selama masa Pilkada 2024 ini, Satpol PP Kota Banjarmasin tidak memiliki wewenang untuk menertibkan.
“Sesuai peraturan yang ada, selama masa kampanye, penertiban APK menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Hal yang sama berlaku untuk perizinan pemasangannya,” kata Hendra.
Terkait siapa yang bisa menertibkan sejumlah APK yang dilaporkan melanggar ini pun, Hendra menjelaskan pihaknya di Satpol PP baru bisa bertindak apabila ada perintah atau permintaan dari KPU maupun Bawaslu.
“Sampai sekarang, kami masih menunggu arahan. Namun, kapan pun ada permintaan resmi, kami siap melakukan penertiban,” sebut Hendra.
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, M Facriannoor yang ditemui usai Rapat Rutin Forkompinda, mengatakan akan melakukan penertiban di akhir bulan Oktober.
Penertiban ini setelah mematangkan koordinasi dengan Satpol PP, termasuk dengan Forkompinda.
“Untuk APK yang jelas-jelas melanggar, kita sudah memberikan surat peringatan untuk memindahkannya, kalau tidak mengindahkan akan kita tertibkan pada akhir bulan Oktober nanti” kata Facriannoor. (mar/K-3)
