DP3APPKB Kalteng Koordinasi Lintas Sektor Cegah Kekerasan Terhadap Anak

PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melaksanakan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kalteng 2024, di Palangka Raya, Rabu (13/11/2023) tadi.

Kepala DP3APPKB Kalteng, Linae Victoria Aden saat membacakan sambutan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng mengatakan, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak Kalteng.

Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan diskriminasi.

“Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi Hak Asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin terpenuhinya hak anak,” ungkap Linae.

Ditambahkannya, saat ini upaya-upaya dalam pemenuhan hak anak akan sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Upaya perlindungan yang dilakukan sangat bervariasi, diantaranya terkait kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi.

Anak tergolong rentan menjadi korban dan dapat mengalami dampak yang bervariasi sebagai akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya, yang dapat terjadi dimana pun anak berada, termasuk di lingkungan keluarga dan pendidikan.

Terakhir, Linae berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan memperkuat koordinasi serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Harapannya, seluruh kabupaten/kota di Kalteng menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sehingga Provinsi Kalteng menjadi Provinsi Layak Anak (PROVILA).
“Dengan tujuan akhir, Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat tercapai Tahun 2030 dan Indonesia Emas Tahun 2045,” pungkas Linae.

Sedangkan narasumber dari PERADI Palangka Raya Kartika Candrasari, HIMPSI Wilayah Kalteng Rensi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPKBP3APM) Kota Palangka Raya Fitriyanto. (drt/KPO-4)