BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Program makan siang gratis yang menjadi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan di Kalsel mulai tahun 2025 bisa dijalankan, karena itulah rapat yang membahas RAPBD Kalsel 2025 pun mengangkat masalah tersebut.
“Sesuai hasil Rakor makan siang gratis para pelajar setiap hari yang akan menelan miliran rupiah tetap akan dijalankan pada 2025 mendatang, dan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan kalaborasi antara Pusat, Daerah kabupatan kota se Kalsel,’’ ucap Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, Sabtu (9/11/2024).
Roy yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seusai rapat pembahasan RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin juga menyampaikan sekarang dengan mangacu pusat masih mencari format termasuk melakukan pemangkasan anggaran di setiap SKP dan Silva yang ada pada setiap tahun.
“Jika masih ada daerah yang terbebani, idealnya pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 30 persen dengan duduk bersama, karena Rakor diantaranya yang membahas masalah makan siang gratis sepakat kalobarasi sehingga tak ada daerah yang terbebani,’’ucap Roy Rizali lagi.
Jadi, makan siang gratis ini meski Program Pusat, dan Pemerintah Daerah kepanjangan pemerintah pusat di daerah dan bagus lah programnya sehingga pemerintah daerah harus mendukung program tersebut, alasannya karena sekarang eranya kolaborasi, sehingga tidak lagi ego sektoral, tidak lagi ini program pusat atau ini program daerah.
Ditanya lagi apa yang dibutuhkan? Menurut Sekda Kalsel yang juga PLH Gubenur Kalsel ini wajib mensukseskan program Presiden Prabowo untuk memfasilitasi, kemudian akan alokasikan, baik itu program makan siang gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi dan sektor-sektor lainnya.
Dengan dukungan pemerintah daerah, kolaborasi dan target sasaran bisa tercapai dengan secepat-cepatnya. Namun, sampai sekarang jumlah anggaran belum bisa disebutkan berapa pagu anggaran yang berasal dari APBD Provinsi untuk mensukseskan program makan siang gratis tersebut
“Sampai sekarang ini kita lagi hitung percisnya berapa, karena memang juknis detailnya peruntukkannya di daerah, kemudian supportnya dalam bentuk apa kita belum memperoleh informasi, kita tunggu saja ya,” ujarnya.
Ditambahkan, meski masih melakukan penghitungan berapa anggarannya, namun pihaknya nanti akan mengalokasikan sekitar 30 persen. “Kita coba alokasikan dari rasionalisasi anggaran sekitar 30 persen,” sebutnya.
Bahkan Roy menyebutkan jika melakukan rasionalisasi anggaran merupakan pekerjaan yang mungkin belum bersifat prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat yang mungkin masih bisa kita laksanakan di aula kantor tanpa sewa hotel termasuk kegiatan-kegiatan yang mungkin masih kita geser anggarannya.
Ditanya apakah nantinya tidak menjadi beban daerah? Dengan diplomatis, mantan Kadia PU Kalsel menjawab perlu dioptimalkan dengan alokasi anggaran yang ada, dan apakah sudah tercapai tapi alokasinya sudah tepat sasaran dan harapannya efektif dan efisien.
Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH mengakui bahwa sebagai anggota Forkopinda dan legislatif, mendukung program makan siang gratis itu karena memang kebijakan nasional, tapi di daerah juga harus melihat kemampuan keuangannya.
“Dewan mendukung dan menjadi pengawas kebijakan nasional dengan program makan siang gratis tersebut, tapi itu nanti di evaluasi lagi di daerah masing-masing, bagaimana yang tepat,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyebutkan salah satu evaluasinya mungkin nanti ada usulan kepada DPRD kabupaten dan kota terutama provinsi bagaimana menyikapi dengan beban anggarannya ke daerah, karena itu nanti harus kita jelaskan lagi melalui rapat secara terbuka dan jelas.
“Kita sangat mendukung dan akan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat tetapi harus dilihat secara menyeluruh khususnya kemampuan keuangan daerah,” demikian Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH.(nau/KPO-1)
